Tangkis Ancaman Iklim dan Rob, Presiden Prabowo Perintahkan Percepat Master Plan Perlindungan Pantai Utara Jawa

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta agar rencana induk (master plan) perlindungan komprehensif untuk kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa segera disusun. Arahan strategis ini bertujuan untuk melindungi jutaan jiwa dan aset vital negara dari dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, di Jakarta pada Senin. "Bapak Presiden RI telah mengarahkan kepada kami untuk segera menyusun atau mempersiapkan rencana induk pembangunan atau perlindungan Pantura Jawa," terang Didit, menjelaskan instruksi langsung dari Kepala Negara.

Dalam pelaksanaannya, Didit menambahkan bahwa BOPPJ tidak bekerja sendiri. Pihaknya berkolaborasi erat dengan berbagai kementerian, lembaga terkait, serta menggandeng sejumlah universitas dan para tenaga ahli. "Kami bekerja sama dengan para ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu lingkungan, pertanahan, kelautan, dan ekosistem terkait kehidupan di Pantura," ujar Didit, menekankan pendekatan multisektoral dalam penyusunan rencana induk ini.

Inisiatif penyusunan master plan ini merupakan bagian integral dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang siap membentang di pesisir Pantura. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjelaskan bahwa proyek monumental sepanjang 535 kilometer ini dirancang untuk melindungi sekitar 50 juta penduduk di kawasan tersebut dari ancaman kenaikan permukaan air laut yang mencapai sekitar 5 centimeter per tahun akibat perubahan iklim.

Ancaman perubahan iklim dinilai sudah di depan mata dan memiliki dampak serius. Sekitar 60 persen industri nasional terkonsentrasi di wilayah Pantura. Selain itu, lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga berpotensi terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun. Oleh karena itu, pembangunan tanggul laut raksasa menjadi solusi pemerintah untuk mitigasi risiko jangka panjang ini.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyatnya serta menjaga aset-aset strategis bangsa dari berbagai ancaman. Proyek GSW ini juga merupakan salah satu program strategis di bawah pemerintahannya.

Dari sisi pembiayaan, proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp1.297 triliun. Pemerintah berencana menawarkan sejumlah fase pembangunan untuk kerja sama pendanaan dengan negara-negara mitra, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi fokus utama.

Meski perencanaan tanggul laut raksasa telah masuk dalam agenda Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 1995, Presiden Prabowo optimis proyek ini akan tetap berjalan dan mencapai tujuannya, sekalipun proses pembangunannya mungkin melampaui masa kepemimpinannya. Proyek ini juga disebut-sebut akan terintegrasi dengan berbagai infrastruktur lain, seperti Tol Semarang-Demak, bahkan dapat dimanfaatkan untuk jalur MRT hingga Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), serta waduk retensi untuk penyediaan air baku. Secara ekonomi, perlindungan Pantura ini krusial mengingat kontribusi wilayah tersebut yang mencapai 368 miliar dolar AS bagi perekonomian nasional.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan penyusunan rencana induk perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa, yang akan menjadi panduan utama bagi Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Langkah ini diambil untuk mengatasi ancaman serius dari kenaikan permukaan air laut dan perubahan iklim yang berpotensi merugikan 50 juta penduduk, 60 persen industri nasional, dan lumbung pangan vital di Pantura. Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, universitas, dan ahli, pemerintah berupaya menciptakan solusi komprehensif. Proyek bernilai triliunan rupiah ini tidak hanya akan melindungi fisik pesisir, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi dan ketahanan pangan nasional, meskipun memerlukan investasi besar dan perencanaan jangka panjang yang melampaui satu periode pemerintahan. Bagi masyarakat, inisiatif ini menjanjikan perlindungan dari bencana rob yang kian masif, menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan memastikan ketersediaan lahan produktif. Namun, implementasinya juga menuntut pengawasan ketat, transparansi dalam pembiayaan, serta partisipasi aktif masyarakat agar pembangunan berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan dampak sosial atau lingkungan yang merugikan.