Kalsel Siap Melesat! Bappenas Pacu Ekonomi Daerah dengan Akses Keuangan Syariah Berbasis Data

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kini serius menggenjot penetrasi akses keuangan inklusif berbasis data di Kalimantan Selatan. Langkah strategis ini bertujuan untuk mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif dan pada akhirnya, memperkokoh pertumbuhan ekonomi di Bumi Lambung Mangkurat.

Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bappenas, Rosy Wediawaty, menjelaskan bahwa perumusan kebijakan untuk memaksimalkan potensi ekonomi di Kalimantan Selatan kini berlandaskan pada pemanfaatan data, salah satunya Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD). Pernyataan ini disampaikan Rosy dalam Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalsel 2026 di Banjarmasin, Senin.

Ia menambahkan, potensi desa serta berbagai sektor di Kalsel memerlukan jembatan berupa akses keuangan yang inklusif agar pelaku di sektor produktif dapat meningkatkan nilai tambah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Rosy juga memaparkan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Selatan saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi mencapai 29,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Meski demikian, Bappenas melihat peluang besar pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 11,55 persen, serta sektor industri pengolahan dengan 10,95 persen. Kekuatan ekonomi akar rumput di provinsi ini sangat nyata, terlihat dari sebaran 849 desa berbasis tanaman pangan, 634 desa sektor perkebunan, 119 desa fokus perikanan, dan 30 desa hortikultura. "Data ini menjadi landasan bagi kami dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, terutama untuk mengoptimalkan potensi desa yang begitu beragam," tutur Rosy.

Untuk mendukung ekosistem ekonomi tersebut, Rosy menggarisbawahi ketersediaan infrastruktur ekonomi yang masif di Kalimantan Selatan. Tercatat ada 1.054 pasar, 822 mini market, dan 1.647 restoran atau rumah makan. Dari sisi permodalan, penguatan juga didukung oleh 214 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 244 Koperasi Simpan Pinjam, yang diharapkan menjadi motor penggerak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah itu.

"Bappenas terus mendorong sinkronisasi antara ketersediaan infrastruktur fisik dengan kemudahan akses pembiayaan syariah. Ini penting untuk memastikan transformasi ekonomi digital di Kalimantan Selatan berjalan seiring dengan kearifan lokal," jelas Rosy.

Secara keseluruhan, inisiatif Bappenas di Kalimantan Selatan ini berpusat pada optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui penguatan akses keuangan syariah berbasis data. Program ini secara khusus menargetkan sektor-sektor produktif di luar pertambangan, seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, yang memiliki kekuatan akar rumput yang signifikan. Dengan memadukan pemanfaatan data Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD) dan dukungan infrastruktur fisik serta permodalan dari KUD dan koperasi simpan pinjam, Bappenas berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bagi masyarakat, langkah ini berpotensi membuka lebih banyak peluang usaha, meningkatkan pendapatan, serta memberdayakan pelaku UMKM dan ekonomi desa. Peningkatan akses pembiayaan syariah juga dapat memberikan alternatif modal yang sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi, mendorong pemerataan kesejahteraan, dan mempercepat transformasi ekonomi digital yang tetap menjaga kearifan lokal.