Keputusan Kritis Prabowo: Nasib Pasukan RI ke Gaza Ditentukan Akhir Februari 2026, 4.000 ASN Siap Jadi Komcad

Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan bahwa keputusan terkait pengiriman pasukan Indonesia ke Jalur Gaza masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan kembali pada 28 Februari 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Sirait, di Jakarta pada Rabu malam.

Brigjen Rico Sirait menjelaskan bahwa ia belum dapat memberikan informasi terkini mengenai detail misi ini karena masih menanti kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada tanggal tersebut. Menurutnya, Presiden akan memberikan arahan terkait aspek-aspek penting seperti jumlah personel, penempatan, waktu, dan detail operasional lainnya yang menjadi pedoman dari pimpinan tertinggi.

Lebih lanjut, Sirait mengungkapkan bahwa arahan telah disampaikan kepada seluruh jajaran TNI dan Kementerian Pertahanan, termasuk kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI dan kepala Dinas Penerangan dari masing-masing matra, serta seluruh pejabat, untuk menahan diri dalam memberikan pernyataan. Langkah ini diambil guna menghindari potensi disinformasi di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Indonesia telah menunjukkan kesediaannya untuk bergabung dengan Badan Perdamaian, sebuah badan multilateral yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza. Dalam konteks ini, Indonesia bahkan dipercaya untuk menempatkan petinggi militernya sebagai wakil komandan Pasukan Stabilitas Internasional yang dibentuk oleh Badan Perdamaian tersebut. Presiden Prabowo sendiri, dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, sempat menyatakan komitmen untuk mengirimkan pasukan militer Indonesia dalam jumlah yang signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Brigjen Rico Sirait juga memberikan pembaruan mengenai program pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) yang akan merekrut 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini dijadwalkan akan dimulai pada April mendatang dengan pendidikan dan pelatihan selama enam pekan.

Sirait menjelaskan bahwa program Komcad ini kini telah memasuki tahap registrasi dan pendaftaran. Ia menegaskan bahwa partisipasi dalam Komcad bersifat sukarela, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Tidak ada unsur paksaan atau kewajiban bagi para ASN untuk bergabung.

Kementerian Pertahanan, jelasnya, hanya menetapkan kuota jumlah personel yang dibutuhkan dari masing-masing kementerian, dari total 49 kementerian yang ada. Sebagai contoh, dari Kementerian A yang mungkin memiliki 1.000 karyawan dan Kementerian B dengan 500 karyawan, kuota yang diberikan mungkin hanya 50 orang dari Kementerian A dan 10 orang dari Kementerian B, disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

Para calon personel Komcad akan menjalani seleksi untuk memastikan kondisi kesehatan dan fisik mereka memenuhi standar yang diperlukan. Mengenai partisipasi berdasarkan gender, keputusan apakah laki-laki atau perempuan yang akan dikirim diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi atau kementerian. Pendaftaran internal yang dilakukan oleh kementerian akan menjadi dasar proses administrasi selanjutnya.

Pelaksanaan pendidikan dan latihan Komponen Cadangan kali ini akan dibagi menjadi dua gelombang. Setiap gelombang akan berlangsung selama satu setengah bulan, dengan gelombang pertama melibatkan 2.000 orang peserta.

Dua inisiatif besar ini, baik rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza maupun program pembentukan Komponen Cadangan dari ASN, menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam kancah diplomasi internasional dan penguatan pertahanan negara. Sementara penentuan misi perdamaian ke Gaza masih menanti arahan Presiden Prabowo yang dijadwalkan pada akhir Februari 2026, program Komcad bagi ASN yang bersifat sukarela dan akan dimulai April nanti menunjukkan upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat sipil dalam sistem pertahanan. Langkah-langkah strategis ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan dan perdamaian, meskipun pengerahan pasukan ke wilayah konflik selalu membawa pertimbangan risiko yang cermat dan memerlukan dukungan publik yang kuat.