Solusi Radikal Korban Bencana: Anggota DPR Desak 'Hapus Buku' Utang & Kebijakan Ekonomi Cepat Tepat Sasaran!

Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, menyerukan perlunya kebijakan pemulihan ekonomi yang tidak hanya cepat dan tepat sasaran, namun juga tegas, bagi wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Ia menyoroti urgensi tindakan konkret yang melampaui skema bantuan biasa, bahkan mengusulkan "penghapusbukuan" atau write-off untuk kasus tertentu.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta beberapa waktu lalu, Martin Manurung menekankan pentingnya pendataan dampak bencana yang presisi hingga Maret mendatang, dengan fokus utama pada area yang mengalami kerusakan terparah. Menurutnya, di banyak lokasi, kerugian akibat bencana tidak hanya terbatas pada rumah tinggal, tetapi juga meluas ke lahan pertanian, toko, bahkan perubahan total lanskap geografis.

"Untuk kondisi seperti itu, restrukturisasi atau grace period (masa tenggang) tidaklah cukup," ujar Martin, yang juga merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, saat kunjungan kerja reses ke Kota Medan. Ia menegaskan bahwa kasus-kasus tertentu harus langsung ditangani dengan kebijakan penghapusbukuan.

Politikus ini berpendapat bahwa titik-titik terdampak paling parah cenderung terbatas dan spesifik. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah dan otoritas keuangan untuk segera menetapkan kebijakan khusus bagi wilayah tersebut tanpa menunggu penerapan skema bertahap yang berpotensi berlarut-larut. "Yang paling parah harus dijawab paling cepat," tegasnya, memberikan contoh wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan yang memerlukan perlakuan berbeda dari daerah terdampak ringan-sedang.

Selain itu, Martin juga mendorong reorientasi ekonomi melalui program pelatihan dan pendampingan. Hal ini penting, mengingat banyak warga tidak akan mungkin kembali ke usaha lama mereka akibat perubahan signifikan pada kondisi geografis pasca-bencana.

Terkait sistem pembayaran, Martin Manurung mengapresiasi langkah sigap Bank Indonesia dalam menjaga distribusi uang tunai serta penukaran uang yang rusak. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemulihan harus ditopang oleh konektivitas yang memadai.

"ATM memang ada, tetapi jika jaringan belum pulih, tetap saja tidak berfungsi," jelasnya, menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dengan penyedia telekomunikasi seperti Telkomsel atau alternatif lain seperti Starlink. Ia juga menyambut baik koordinasi Bank Indonesia dengan Pertamina mengenai pasokan BBM untuk genset, seraya meminta penguatan koordinasi agar layanan keuangan dapat segera beroperasi normal.

Di sisi fiskal, Martin mengkritik penjelasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dinilainya belum rinci. Ia menyoroti rendahnya realisasi Dana Siap Pakai (DSP) yang baru mencapai sekitar Rp32 miliar dari total alokasi Rp4,8 triliun.

"Angkanya tidak sebanding dengan kerusakan di lapangan," ucap Martin. Ia mendesak agar jika dana sebesar Rp60 triliun telah disiapkan, maka sumber dan alokasinya harus dijelaskan secara transparan dan jelas kepada publik.

Komisi XI, menurut Martin, akan memastikan pembahasan lanjutan bersama Menteri Keuangan di Jakarta. Tujuannya adalah merumuskan desain kebijakan pemulihan jangka menengah dan panjang yang jelas, terukur, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak. "Darurat sudah lewat. Sekarang saatnya kebijakan pemulihan yang tegas dan tepat sasaran," pungkas Martin.

Secara keseluruhan, Martin Manurung dari Komisi XI DPR RI menyerukan kebijakan pemulihan ekonomi pascabencana yang radikal dan cepat, termasuk potensi penghapusbukuan utang bagi korban terdampak parah, reorientasi ekonomi, serta perbaikan konektivitas dan transparansi alokasi dana. Tuntutan ini menyoroti masih lambatnya birokrasi dan kebijakan yang kurang adaptif terhadap skala kerusakan sebenarnya, dampaknya bagi masyarakat adalah berlarutnya penderitaan ekonomi korban, hilangnya mata pencaharian, dan terhambatnya proses bangkit kembali jika tidak ada intervensi yang berani dan tepat sasaran dari pemerintah dan otoritas terkait. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih kuat dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bencana.