Idul Fitri 2026 Ditetapkan, Pemerintah Siapkan Skema WFH di Tengah Harga Minyak Meroket, Presiden Prabowo Tegas Soroti Kasus Kriminal Serius

Berbagai isu krusial mewarnai lanskap pemberitaan nasional, mulai dari penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah yang akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, hingga langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi global dan dinamika politik. Keputusan terkait Idul Fitri ini memberikan kepastian bagi umat Muslim untuk merencanakan hari raya mereka. Sementara itu, ancaman kenaikan harga minyak dunia mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) guna menekan dampaknya, sebuah kebijakan yang berpotensi mengubah kebiasaan bekerja dan mobilitas masyarakat sehari-hari. Tak hanya itu, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah juga akan melakukan efisiensi anggaran belanja kementerian. Dinamika politik pun tak kalah hangat dengan pertemuan tingkat tinggi di Istana, di mana Presiden Prabowo Subianto juga secara tegas menyuarakan sikapnya terhadap insiden kriminal serius. Rangkaian berita ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan di tengah berbagai tantangan.

Pada Kamis siang, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengisyaratkan adanya komunikasi tingkat tinggi antar tokoh penting bangsa.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) RI secara resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Penetapan ini, dijelaskan oleh Menteri Agama, didasarkan pada hasil rukyatul hilal yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag RI. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Dalam respons terhadap fluktuasi ekonomi global, terutama kenaikan harga minyak, pemerintah sedang menyiapkan langkah antisipatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun skema kerja fleksibel, yakni kebijakan work from home (WFH), untuk menekan dampak dari lonjakan harga minyak tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi dan menstabilkan ekonomi rumah tangga.

Sejalan dengan upaya efisiensi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan segera menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja bagi kementerian dan lembaga. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih efektif dan efisien.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Kepala Negara menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan kriminal yang sangat serius, bahkan tergolong sebagai aksi terorisme. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya pengusutan tuntas hingga menemukan dalang di balik peristiwa tragis ini.