Gubernur Sumbar Desak Libatkan Daerah dalam Kucuran Dana Rp 21,4 Triliun untuk Penanganan Bencana, Ini Alasannya!

Padang - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, secara tegas meminta agar penyaluran dana penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda provinsi itu melibatkan langsung peran pemerintah daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi di Kota Padang pada Sabtu, menyikapi progres penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar pada November 2025 lalu. Menurut mantan Wali Kota Padang itu, pelibatan langsung pemerintah daerah akan menjadi kunci percepatan penanganan bencana. Ia bahkan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat di lokasi terdampak agar seluruh sektor, terutama perekonomian, dapat segera pulih.

Mahyeldi mengungkapkan harapannya agar anggaran pusat dikucurkan tidak hanya kepada kementerian dan lembaga, tetapi juga langsung mengalir ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. "Dari pengalaman-pengalaman kita, jika anggaran itu hanya diserahkan kepada kementerian dan lembaga, prosesnya cenderung agak lambat," ujar Mahyeldi, menjelaskan kekhawatirannya.

Sebagai respons terhadap bencana tersebut, pemerintah pusat berencana mengalokasikan bantuan sebesar Rp21,4 triliun untuk penanganan dampak bencana di Ranah Minang, yang diperkirakan akan cair pada awal April 2026. Dana jumbo ini merujuk pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang sebelumnya diajukan oleh Pemprov Sumbar.

Gubernur Mahyeldi menyebut, jumlah ini sesuai dengan semangat Presiden yang menggarisbawahi penanganan bencana sebagai penanganan nasional. Dengan alokasi bantuan melalui R3P tersebut, diharapkan penanganan bencana di Sumatera Barat dapat tuntas secepatnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan mengembalikan dana transfer ke daerah (TKD) kepada daerah-daerah yang terdampak bencana. Pengembalian TKD ini merupakan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri sebagai stimulus untuk membantu mempercepat penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025.

Secara keseluruhan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendesak pemerintah pusat untuk melibatkan langsung pemerintah daerah dalam penyaluran dana penanganan bencana hidrometeorologi senilai Rp21,4 triliun yang akan dikucurkan pada April 2026, serta pengembalian dana transfer ke daerah (TKD) sebagai stimulus tambahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang berpotensi memperlambat penanganan, memastikan dana dan sumber daya dapat bergerak lebih cepat ke titik-titik yang paling membutuhkan. Dampaknya bagi masyarakat diharapkan sangat signifikan, meliputi percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, pemulihan ekonomi lokal yang terpuruk, serta pemberdayaan komunitas terdampak untuk turut aktif dalam upaya pemulihan. Dengan pelibatan daerah, diharapkan penanganan bencana menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan riil warga.