Strategi Matang Disiapkan! Menhub Dudy Pastikan Arus Balik Lebaran Sumatera-Jawa Aman dan Lancar

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bergerak cepat menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi puncak arus balik Lebaran 1447 Hijriah, khususnya pada lintas penyeberangan dari Sumatera menuju Jawa. Upaya ini ditegaskan Dudy untuk memastikan seluruh perjalanan kembali masyarakat dapat berjalan terkendali, selamat, aman, dan tanpa hambatan.

Menhub Dudy menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran arus balik setelah berhasil melewati puncak arus mudik Lebaran 2026. Pihaknya telah melakukan evaluasi mendalam terhadap sejumlah titik krusial yang terjadi selama arus mudik, sekaligus merancang langkah antisipatif agar arus balik di penyeberangan Sumatera-Jawa jauh lebih baik.

"Puncak arus mudik sudah kita lewati. Saat ini, fokus kita adalah memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang,” ujar Menhub Dudy pada Minggu di Jakarta, menekankan pentingnya responsibilitas dan perencanaan yang lebih cermat.

Sebagai langkah konkret, Menhub Dudy telah memimpin rapat evaluasi dan koordinasi di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Merak pada Minggu. Rapat tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menyelaraskan upaya di lapangan. Dudy menginstruksikan agar semua pihak meningkatkan kesiapsiagaan melalui skenario yang adaptif dan responsif terhadap dinamika yang mungkin terjadi.

Berbagai strategi telah disiapkan secara rinci. Salah satunya adalah percepatan aktivasi mekanisme Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) di dermaga saat volume kendaraan meningkat. Simulasi kapasitas layanan pada skema 5 hingga 6 dermaga juga dilakukan untuk mengoptimalkan daya tampung. Antisipasi khusus diarahkan pada titik persilangan di Bakauheni agar tidak mengganggu proses bongkar muat kapal. Selain itu, optimalisasi area istirahat (rest area) akan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kepolisian untuk mengatur distribusi dan arus kendaraan.

Opsi penggunaan dermaga non-TBB juga dievaluasi, bersamaan dengan pengaturan jumlah kapal agar operasional tetap efisien. Jika terjadi penumpukan kendaraan yang signifikan, jalur alternatif melalui Pelabuhan Panjang menuju Krakatau Bandar Samudra (KBS) telah disiapkan sebagai solusi.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi prioritas. Menhub Dudy menginstruksikan penggunaan drone untuk pemantauan secara waktu nyata (real-time), terutama di wilayah Bakauheni. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi antrean secara cepat dan akurat.

Di sisi hulu, sistem delaying atau penundaan kendaraan akan diterapkan lebih optimal di Pulau Sumatera melalui zona penyangga (buffer zone) dan area istirahat. Hal ini dilakukan berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk menahan kendaraan sebelum memasuki pelabuhan. Peningkatan kewaspadaan juga diarahkan pada titik-titik rawan, seperti area penjualan oleh-oleh di turunan flyover yang berpotensi menyebabkan hambatan lalu lintas.

Menhub Dudy menegaskan bahwa seluruh catatan dan evaluasi dari arus mudik menjadi dasar penting untuk menyempurnakan strategi arus balik. Ia mengingatkan bahwa potensi pergerakan masyarakat masih sangat tinggi dalam beberapa hari ke depan.

"Setiap catatan selama arus mudik harus segera kita perbaiki. Jangan menunggu masalah membesar. Kuncinya ada pada kecepatan respons dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan,” tegasnya, menekankan urgensi tindakan cepat dan tepat.

Hasil evaluasi menunjukkan puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026. Meskipun penyelenggaraan secara umum berjalan cukup baik, ada catatan penting terkait penerapan mekanisme TBB yang baru optimal di 3-4 dermaga. Ke depan, Menhub meminta agar mekanisme TBB dapat diberlakukan lebih cepat dan diperluas hingga 5-6 dermaga guna meningkatkan kapasitas layanan dan menekan potensi antrean.

"Penerapan TBB harus lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Jika terjadi lonjakan, harus bisa segera diberlakukan secara optimal,” jelas Menhub Dudy.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian arus kendaraan di dalam kawasan pelabuhan agar antrean tidak meluas hingga keluar area pelabuhan. Pengaturan di kawasan penyangga, seperti di Indah Kiat, juga memerlukan rekayasa operasional berupa penambahan atau pelebaran akses bongkar muat untuk menghindari perpotongan arus kendaraan.

Terkait aktivitas pembelian tiket, Menhub Dudy mengevaluasi perlunya perluasan radius zona pembelian tiket lebih dari 4 kilometer dari pelabuhan untuk meminimalkan penumpukan di titik-titik krusial menuju pelabuhan. Ia secara tegas menekankan pentingnya penerapan sistem tiket Ferizy dengan prinsip satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk satu tiket. Hal ini bertujuan mencegah praktik percaloan dan meningkatkan ketertiban layanan.

"Tidak boleh ada ruang untuk praktik percaloan. Sistem harus menjamin keadilan, ketertiban, dan kemudahan bagi masyarakat,” tegas Menhub.

Pada akhirnya, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Menhub Dudy menekankan bahwa kelancaran perjalanan memang penting, namun keselamatan adalah yang paling utama. "Kita pastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan tertib sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan balik dengan nyaman,” pungkasnya.

Menhub Dudy Purwagandhi telah secara intensif menyiapkan strategi komprehensif menghadapi arus balik Lebaran 1447 Hijriah dari Sumatera ke Jawa, memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat. Serangkaian langkah proaktif telah diambil, meliputi percepatan aktivasi dermaga Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) hingga 5-6 dermaga, optimalisasi area istirahat dan zona penyangga dengan sistem penundaan kendaraan, serta penguatan pemantauan menggunakan drone di titik-titik krusial seperti Bakauheni. Selain itu, opsi pelabuhan alternatif disiapkan dan sistem tiket Ferizy diperketat dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket guna memberantas praktik percaloan. Upaya ini, yang berlandaskan evaluasi cermat dari arus mudik, diharapkan dapat secara signifikan mengurangi potensi kemacetan, penumpukan penumpang dan kendaraan, serta meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pelayanan. Bagi masyarakat, ini berarti janji perjalanan balik yang lebih aman, nyaman, teratur, dan bebas dari praktik ilegal, memungkinkan mereka kembali ke aktivitas sehari-hari dengan tenang setelah libur Lebaran.