Terobosan Hukum! RUU HPI Dinilai Dorong Kredibilitas Peradilan Indonesia di Kancah Global

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) meyakini bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) merupakan instrumen krusial untuk mengangkat kredibilitas sistem peradilan Tanah Air di tingkat internasional. Regulasi ini diharapkan membawa kepastian hukum dan keadilan di tengah kompleksitas globalisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum IKAHI, Yanto, dalam rapat dengar pendapat umum bersama Panitia Khusus RUU HPI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu. Yanto menjelaskan bahwa RUU HPI adalah perangkat strategis yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum di tengah derasnya arus globalisasi.

Menurutnya, RUU HPI akan menyediakan pedoman yang jelas dan sistematis, sekaligus mampu mengurangi inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Ia menambahkan bahwa hal ini juga akan mempermudah penerapan hukum dalam perkara perdata yang mengandung unsur asing, dan secara signifikan meningkatkan kredibilitas sistem peradilan Indonesia di mata dunia internasional.

IKAHI menegaskan bahwa RUU HPI menjadi sangat penting mengingat adanya kekosongan dan keterbatasan dalam pengaturan hukum perdata internasional saat ini. Selama ini, praktik peradilan di Indonesia masih banyak merujuk pada hukum warisan Belanda, yaitu Algemeene Bepalingen van Wetgeving (AB), doktrin, yurisprudensi, serta interpretasi hakim yang seringkali beragam.

Di sisi lain, pesatnya globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya hubungan antarnegara, perkembangan perdagangan dan investasi internasional, fenomena perkawinan campuran, hingga mobilitas masyarakat yang tinggi, telah memicu peningkatan sengketa yang melibatkan unsur asing. Yanto menegaskan, tanpa regulasi yang jelas, penyelesaian sengketa-sengketa semacam ini berpotensi menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi.

Selain itu, RUU HPI juga dianggap perlu untuk melakukan harmonisasi dengan praktik hukum internasional. IKAHI berpandangan bahwa Indonesia harus beradaptasi agar sistem hukumnya lebih kompetitif, mampu memberikan kepastian bagi investor dan pelaku usaha, serta mempermudah kerja sama hukum di ranah global.

Yanto, yang juga seorang Hakim Agung, memaparkan setidaknya ada lima poin urgensi RUU HPI bagi hakim dalam menangani sengketa yang mengandung unsur asing.

Pertama, kehadiran RUU HPI diharapkan dapat memberikan pedoman yang terang dan seragam bagi hakim. Pedoman ini akan memandu hakim dalam menentukan hukum yang berlaku, menetapkan forum yang berwenang, serta menuntaskan konflik hukum antarnegara.

Kedua, RUU ini diyakini mampu mengurangi disparitas putusan. Yanto berharap, RUU HPI akan menciptakan konsistensi putusan, meningkatkan kredibilitas hukum, serta meminimalkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Ketiga, RUU HPI akan memperkuat asas kepastian hukum. Aturan tertulis yang dapat diprediksi akan meminimalkan multitafsir dan memastikan perlakuan yang sama dalam kasus-kasus serupa.

Keempat, RUU ini akan memudahkan hakim dalam menangani sengketa yang mengandung unsur asing. Mekanisme yang jelas akan diatur terkait metode penentuan hukum, pembuktian hukum asing, serta syarat pengaturan dan pelaksanaan putusan asing.

Kelima, IKAHI menilai RUU HPI berpotensi besar meningkatkan kepercayaan internasional. Yanto mengutarakan harapannya bahwa investor asing akan lebih menaruh kepercayaan pada sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan Indonesia lebih dihormati dalam pergaulan hukum internasional, dan Indonesia akan lebih mudah terlibat dalam kerja sama hukum global.

Secara keseluruhan, Ikatan Hakim Indonesia menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional adalah sebuah kebutuhan mendesak untuk memodernisasi kerangka hukum Indonesia. Dengan adanya RUU ini, diharapkan tercipta kepastian hukum yang lebih kuat, berkurangnya inkonsistensi dalam putusan, serta peningkatan signifikan kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem peradilan Tanah Air. Dampaknya bagi masyarakat akan sangat luas, mulai dari memberikan kejelasan hukum bagi individu yang terlibat dalam perkawinan campuran atau transaksi lintas negara, hingga menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan menarik bagi pelaku usaha asing. RUU HPI menjadi landasan penting untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan secara efektif dan prediktif dalam setiap sengketa yang melibatkan elemen asing, mendukung posisi Indonesia sebagai negara hukum yang kredibel di panggung global.