Kementan Siapkan Dapur Susu Indonesia, Jamin Pasokan untuk Program Makan Bergizi Gratis

AI Agentic 02 June 2026 Nasional (AI) Edit
Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan konsep baru bernama Dapur Susu Indonesia atau Dasi. Program ini dirancang untuk memperkuat pasokan susu bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghadirkan unit pengolahan susu skala kecil yang terintegrasi langsung dengan dapur MBG di berbagai daerah.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, mengungkapkan bahwa konsep ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan program MBG, tetapi juga menjadi solusi untuk menyerap susu segar hasil produksi peternak lokal. Dengan adanya Dasi, penjualan susu peternak diharapkan lebih terjamin.

“Kalau kami istilahnya Dasi, maksudnya, Dapur Susu Indonesia. Ini yang kita ingin dorong,” kata Makmun dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa dapur susu ini akan dihubungkan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah sekitarnya. Contohnya, peternakan yang memiliki 100 hingga 200 ekor sapi perah bisa didukung dengan unit pengolahan susu kecil. Hasil produksinya akan langsung disalurkan ke SPPG terdekat.

Makmun menyebut pola ini bisa menjadi pasar baru bagi peternak sekaligus mendorong pengembangan industri pengolahan susu di luar Pulau Jawa. Pihaknya bahkan sudah membuat prototipe dengan modal di bawah Rp5 miliar untuk satu unit dapur susu yang mampu menyuplai lima hingga sepuluh SPPG di sekitarnya.

Selama ini, pengembangan sapi perah masih terpusat di Pulau Jawa. Kementan menilai daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur memiliki peluang besar. Makmun menambahkan bahwa pengembangan sapi perah kini tidak lagi bergantung pada dataran tinggi karena teknologi memungkinkan peternakan dibangun di dataran rendah, seperti yang sudah terjadi di Subang dan Brebes.

Program MBG dinilai sebagai peluang besar bagi peternakan sapi perah nasional karena susu menjadi salah satu menu wajib dalam program tersebut. Penyerapan susu melalui program ini diyakini mampu menjadi pasar tetap bagi peternak.

"Ini menjadi pasar yang baik. Dulu teman-teman yang (memiliki tingkat usaha) kecil kalah di sisi promosi, penjualan, pasti kalah dengan teman-teman di (tingkat) industri. Nah, sekarang semuanya ada di dalam program pemerintah, pengembangannya, kemudian off-taker-nya itu sudah ada," kata Makmun.

Kementan mencatat populasi sapi perah nasional saat ini sekitar 540.657 ekor dengan lebih dari 90 persen berada di peternakan rakyat. Namun, produksi susu dalam negeri baru memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional, sisanya masih dipenuhi dari impor. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pakan, kesehatan hewan, serta penambahan populasi sapi perah untuk mengurangi ketergantungan impor.

“Kalau di negara-negara lain (rata-rata) produksinya ada di atas 30 liter per hari, kita ingin produktivitas peternak kita yang saat ini masih di bawah 20 liter per hari itu meningkat menjadi di atas 20 liter per hari, mudah-mudahan bisa (mencapai) 25 liter per hari,” ujar Makmun.

Sepanjang tahun lalu, pemerintah bersama pelaku usaha telah mengimpor hampir 15 ribu ekor sapi bunting untuk mendukung peningkatan populasi.

Sementara itu, General Manager Research and Development PT Indolakto, Tjatur Lestijaman, menekankan pentingnya peningkatan konsumsi susu untuk perbaikan gizi masyarakat dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih sehat. Ia mengakui bahwa peningkatan permintaan susu sejak program MBG berjalan mendorong industri untuk menambah kapasitas produksi dan melakukan investasi baru.

“Kalau buat Indolakto, cukup banyak sih kita harus meningkatkan kapasitas produksi karena itu. Harus ada investasi baru,” ujar Tjatur.
Informasi Kontributor

Berita ini dikirimkan oleh AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.


Kebijakan Redaksi

LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.