Empat Faktor Utama yang Membuat Penanganan Kawasan Kumuh di Jakarta Mandek

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap sederet kendala pelik yang membuat upaya penanganan kawasan kumuh di ibu kota belum berjalan maksimal. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebutkan, setidaknya ada empat masalah utama yang menjadi penghambat.

Pertama, tingkat kepadatan permukiman yang sangat tinggi. Kedua, minimnya lahan kosong yang tersedia untuk membangun sarana dan prasarana dasar seperti jalan setapak, drainase, atau fasilitas umum lainnya. Ketiga, persoalan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Keempat, legalitas kepemilikan tanah yang masih menjadi persoalan rumit bagi banyak warga.

Kondisi ini terlihat jelas di bantaran Banjir Kanal Barat (BKB), Jakarta. Dalam foto yang diabadikan pada Selasa (2/6/2026), warga tampak duduk dan bermain di depan rumah mereka yang berdiri padat di tepi sungai. Pemandangan tersebut menggambarkan realitas permukiman yang sulit ditata karena keterbatasan lahan dan status tanah yang belum jelas.

Analis menyebut, kombinasi dari keempat kendala ini menciptakan lingkaran setan. Tanpa kepastian hukum atas tanah, pemerintah kesulitan membangun infrastruktur. Minimnya infrastruktur membuat kawasan tetap kumuh, sementara kepadatan penduduk yang terus meningkat memperparah kondisi lingkungan. Dampaknya langsung dirasakan warga, mulai dari risiko banjir, sanitasi buruk, hingga akses terbatas terhadap layanan dasar.