Tambahan Anggaran Kementan Jangan Sampai Tersedot ke Subsidi Impor

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan catatan kritis terkait rencana penambahan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang nilainya hampir dua kali lipat. Lembaga kajian ekonomi ini menegaskan agar dana tersebut tidak bocor untuk menyubsidi bahan pangan impor, melainkan difokuskan untuk menggenjot produksi dalam negeri.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyatakan bahwa penguatan produksi merupakan kunci utama untuk mewujudkan swasembada pangan dan memangkas ketergantungan pada pasokan luar negeri. Menurutnya, seluruh tambahan dana harus diarahkan pada program-program produktif, bukan untuk membiayai komoditas impor.

Pernyataan ini muncul setelah Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penguatan anggaran Kementan untuk Tahun Anggaran 2027 dari Rp23,23 triliun menjadi Rp45,65 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembangunan irigasi, penyediaan sarana prasarana pertanian, peningkatan produksi komoditas, modernisasi, hingga pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan.

Untuk memastikan efektivitas anggaran, Esther mengusulkan strategi komprehensif yang mencakup empat pilar utama. Pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung melalui kebijakan, hukum, dan infrastruktur yang memadai. Kedua, memastikan karakteristik pasar yang menguntungkan bagi petani. Ketiga, mengoptimalkan karakteristik produksi dengan akses terhadap input berkualitas tinggi seperti benih, pupuk, dan teknologi. Keempat, menciptakan mata pencaharian alternatif bagi petani dan peternak.

Ia menekankan bahwa petani kecil membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pelatihan, bantuan teknis, pembiayaan, dan informasi pasar. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, serta daya tawar mereka.

Esther juga mengingatkan bahwa tantangan utama sektor pertanian ada pada tiga aspek, yaitu produksi, distribusi, dan kelembagaan. Pembenahan ketiga aspek ini menjadi syarat mutlak agar tambahan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani, stabilitas harga, dan ketahanan pangan nasional.

Saat ini, pemerintah tengah fokus mendorong peningkatan produksi sejumlah komoditas yang masih bergantung pada impor, seperti kedelai dan bawang putih. Data Kementan menyebutkan bahwa sekitar 95 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Sementara itu, kebutuhan kedelai untuk industri tahu dan tempe juga masih sangat bergantung pada pasokan impor.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah memperkuat riset pertanian dengan menempatkan sekitar 1.000 peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional.