Iran Tuduh AS dan Israel 'Bajak' Protes Damai Jadi Kerusuhan Berdarah, Ribuan Orang Tewas!

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, melontarkan klaim mengejutkan dengan menyatakan bahwa gelombang unjuk rasa di Iran pada akhir Desember 2025, yang awalnya damai, telah 'dibajak' oleh oknum asing. Pembajakan ini disebut mengubah protes menjadi kerusuhan besar yang menelan ribuan korban jiwa pada awal Januari 2026. Menurut Boroujerdi dalam taklimat media di Jakarta, unjuk rasa awalnya dipicu oleh masalah ekonomi dan depresiasi tajam mata uang rial, dan pemerintah Iran sebenarnya sudah siap mengakomodasi tuntutan masyarakat. Namun, memasuki fase kedua di awal Januari, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya membajak aksi damai tersebut.

Boroujerdi secara tegas menuding Amerika Serikat dan 'rezim Zionis Israel' sebagai dalang di balik pembajakan ini. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Iran memiliki bukti dari penyadapan komunikasi yang mengindikasikan adanya instruksi dari luar negeri kepada kelompok tertentu di tengah masyarakat untuk menciptakan kekacauan dan menyerang aparat keamanan. Dubes Iran juga menyoroti pernyataan sejumlah pejabat AS yang secara terang-terangan mendukung 'pergantian rezim' di Iran dan agen intelijen Israel. Menurutnya, tujuan AS dan Israel adalah mengeksploitasi besarnya jumlah korban jiwa untuk mendapatkan alasan menyerang Iran atas nama perlindungan Hak Asasi Manusia. Tercatat, menurut pemerintah Iran, total 3.117 orang tewas dalam kerusuhan di puluhan kota tersebut, termasuk 2.427 warga sipil dan aparat keamanan.

Berkat kerja keras otoritas keamanan dan kesadaran masyarakat yang menolak intervensi asing, upaya pembajakan ini berhasil digagalkan. Setelah langkah pemblokiran internet ditempuh pada 10 Januari 2026, gejolak protes berangsur mereda dan para provokator berhasil diamankan. Meskipun Iran mengklaim keberhasilan dalam menumpas 'intervensi asing' ini, sorotan komunitas internasional seringkali tertuju pada penanganan unjuk rasa oleh pemerintah, khususnya terkait jumlah korban jiwa yang tinggi dan kebijakan pemblokiran internet yang membatasi hak informasi publik. Beberapa pihak internasional kerap menyuarakan kekhawatiran atas penindasan kebebasan berekspresi di tengah situasi politik yang memanas, memberikan perspektif yang berbeda terhadap narasi resmi pemerintah Iran.