Bantah Klaim Trump, Denmark Tegas: Kedaulatan Greenland Tak Bisa Ditawar, NATO Tak Punya Mandat!

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, secara lugas membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Greenland. Frederiksen menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, tidak memiliki mandat untuk melakukan negosiasi atas nama Denmark maupun wilayah otonomnya, Greenland. Pernyataan tegas ini disampaikan Frederiksen pada Kamis (22/1), menyusul komentar Presiden Trump yang pada Rabu (21/1) mengklaim bahwa pertemuannya dengan Rutte telah menghasilkan kerangka kerja untuk kesepakatan di masa depan mengenai Greenland dan kawasan Arktik yang lebih luas. Ketegangan diplomatik ini mencuat di tengah meningkatnya perhatian global terhadap Arktik yang strategis, mengingat sebelumnya Presiden Trump pernah secara terbuka menyatakan minat AS terhadap Greenland, meskipun tawaran tersebut telah ditolak keras oleh Denmark.

Kepada media Denmark, Frederiksen menjelaskan bahwa meski Denmark memang berkoordinasi dengan sejumlah mitra, termasuk Rutte, untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Greenland, kerja sama tersebut sama sekali tidak mencakup pemberian wewenang kepada Rutte untuk melakukan negosiasi mengenai kedaulatan. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah menemukan jalur yang menghormati hukum internasional serta kedaulatan Denmark dan Greenland. Menurut Frederiksen, NATO hanya dapat melakukan negosiasi atas nama organisasinya sendiri terkait operasi mereka di Arktik. Semua pihak, lanjutnya, telah sepakat bahwa negara-negara Arktik harus memperkuat kerja sama dan mempertahankan kehadiran jangka panjang di kawasan tersebut.

Frederiksen juga menegaskan kembali "garis merah" Denmark: masa depan Greenland harus diputuskan oleh rakyat Greenland sendiri, dan kedaulatan wilayah tersebut adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Pernyataan ini bukan hanya klarifikasi diplomatik yang ditujukan kepada Washington dan Brussels, tetapi juga merupakan penegasan ulang kedaulatan Denmark atas Greenland yang berstatus otonom. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas regional di Arktik, sekaligus mengirimkan sinyal tegas bahwa isu kedaulatan tidak akan menjadi objek tawar-menawar di tengah agenda geopolitik global yang semakin intens.