Pemerintah Diminta Dekati Kreator Konten Lewat Medsos dan Komunitas

Jakarta - Pemerintah disarankan untuk mengubah strategi sosialisasi aturan baru bagi para konten kreator. Alih-alih menggunakan cara lama seperti seminar atau dokumen resmi, pendekatan yang lebih dekat dengan dunia digital dinilai lebih efektif.

Ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menekankan bahwa strategi sosialisasi harus berbasis platform dan komunitas. Artinya, pemerintah perlu masuk langsung ke ekosistem tempat para kreator berada, seperti media sosial, platform video, dan marketplace digital.

Pernyataan ini muncul setelah Badan Pusat Statistik (BPS) meresmikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 pada 17 Desember 2025. Dalam aturan baru tersebut, profesi konten kreator untuk pertama kalinya mendapat pengakuan hukum yang eksplisit sebagai sebuah kegiatan usaha.

Menurut Ronny, pendekatan konvensional tidak akan cocok karena karakter pelaku ekonomi kreatif digital sangat berbeda. Mereka tersebar di berbagai kota di Indonesia, bekerja secara individu, dan sangat bergantung pada platform digital. Ia memperingatkan bahwa jika pendekatan yang digunakan terlalu administratif dan kaku, justru akan mematikan kreativitas, terutama bagi kreator kecil dan pemula.

Namun di sisi lain, jika tidak diatur sama sekali, Indonesia berisiko kehilangan potensi penerimaan negara serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Ronny menekankan pentingnya keseimbangan antara formalitas dan regulasi yang berlebihan. Proses ini harus dilihat sebagai masa transisi dari ekonomi digital yang informal menuju ekosistem yang lebih tertata.

Untuk itu, ia menyarankan strategi yang melibatkan tokoh kunci atau key opinion leaders yang populer di kalangan kreator. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan kreator besar dan komunitas sebagai pengeras suara. Pesan yang disampaikan harus sederhana, praktis, dan tidak menekankan kewajiban administratif, melainkan manfaat langsung yang bisa dirasakan.

Ronny menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi kreator digital memiliki manfaat besar. Dengan NIB, kreator mendapatkan identitas legal sebagai pelaku usaha. Kebijakan ini juga membuka akses ke pembiayaan formal dari perbankan, kerja sama dengan merek besar yang mensyaratkan legalitas, perlindungan hukum dalam kontrak, dan akses ke program pemerintah.

Lebih jauh lagi, kata Ronny, legalitas ini bisa menjadi pintu masuk bagi kreator untuk mengembangkan skala usaha. Kreator tidak lagi hanya bergantung pada satu platform, tetapi bisa berkembang menjadi entitas bisnis yang memiliki tim, diversifikasi pendapatan, hingga mengekspor jasa digital.