KPK Tak Ingin Tumpang Tindih dengan Kejagung dalam Kasus Makan Bergizi Gratis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menangani ulang kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan di Kejaksaan Agung. Lembaga antirasuah ini menekankan komitmennya untuk tidak menduplikasi proses hukum yang telah dimulai oleh aparat penegak hukum lain.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan duplikasi penegakan hukum terhadap perkara yang sudah ditangani oleh institusi lain. Ia menegaskan hal ini di hadapan para jurnalis di Jakarta pada hari Jumat. Budi menambahkan, pintu koordinasi dengan Kejaksaan Agung selalu terbuka lebar agar penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.

Saat ini, fokus utama KPK adalah memastikan proses hukum di masing-masing lembaga dapat berjalan secara optimal. Budi menjelaskan, tujuan akhir dari penegakan hukum adalah mengungkap peristiwa pidana, mempertanggungjawabkan pihak yang terlibat, serta memulihkan kerugian negara. Dengan koordinasi yang baik, ia yakin tujuan tersebut dapat tercapai.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, dan seorang pihak swasta bernama Sony Sanjaya. Kejaksaan menduga para tersangka menunjuk sejumlah yayasan yang tidak memenuhi syarat dan memiliki keterkaitan pribadi untuk mengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara.

Menariknya, KPK juga mengungkapkan bahwa lembaganya sempat melakukan penyelidikan atas kasus yang sama sebelum Kejaksaan Agung mengumumkan penahanan para mantan pimpinan BGN. Penyelidikan itu pertama kali diungkap pada 8 Juni 2026. Namun, pada 17 Juni 2026, KPK memutuskan untuk menghentikan sementara penyelidikan tersebut. KPK menekankan bahwa penghentian ini bersifat sementara, bukan permanen, sehingga bukan berarti kasus tersebut ditutup selamanya.

Dampak dari sikap KPK ini memberikan kepastian hukum bagi publik bahwa tidak akan ada tumpang tindih penyidikan yang justru bisa memperlambat proses pengungkapan kasus. Koordinasi yang baik antara KPK dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat mempercepat pemulihan kerugian negara yang diperkirakan cukup besar. Masyarakat pun dapat mengawal proses hukum ini dengan lebih jelas, karena hanya ada satu jalur penegakan hukum yang berjalan, yaitu di Kejaksaan Agung.