Integrasi Sawit-Sapi, Jurus Jitu Pemerintah Tutup Keran Impor Daging

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menilai sistem integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi sebagai solusi strategis untuk mengatasi defisit daging nasional sekaligus meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Menurutnya, model ini memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Hanif menyampaikan hal tersebut saat meninjau peternakan dengan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi atau SISKA di areal perkebunan PT Buana Karya Bhakti, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam kunjungannya, ia mengamati langsung sistem pengembangbiakan sapi secara alami di kawasan perkebunan yang dinilai lebih efisien dibandingkan inseminasi buatan.

Menurut Hanif, selain biaya yang lebih rendah, proses reproduksi alami lebih efektif karena seluruh hormon yang dibutuhkan untuk kebuntingan tersedia secara alami. Model ini dinilai sangat cocok untuk pembibitan. Setelah anak sapi berusia tiga hingga sembilan bulan, mereka akan disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam.

Berdasarkan penjelasan pengelola, populasi sapi di lokasi tersebut yang semula hanya sekitar 300 ekor kini telah berkembang menjadi hampir 1.500 ekor. Populasi itu dipelihara di atas lahan perkebunan seluas hampir 16 ribu hektare. Dengan rasio sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan, potensi integrasi sawit dan sapi di Kalimantan Selatan dinilai sangat besar.

Dari total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit di provinsi tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai layak untuk program SISKA. Hanif menjelaskan, jika lahan seluas itu diintegrasikan, setidaknya ada sekitar 20 ribu ekor sapi yang bisa dipelihara. Jumlah ini dapat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan yang mencapai sekitar 56 ribu hingga 57 ribu ekor, sementara kemampuan produksi saat ini baru sekitar 33 ribu ekor.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menambahkan, keberhasilan program tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Jika konsep integrasi sawit-sapi dapat diperluas secara nasional, ketahanan pangan hewani Indonesia dinilai akan semakin kuat.

Secara nasional, Indonesia memiliki lebih dari 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Dengan asumsi satu ekor sapi membutuhkan 13 hingga 15 hektare lahan, potensi integrasi tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 1,3 juta ekor sapi. Hanif menegaskan bahwa angka itu sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional, mengingat kebutuhan daging sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton.

Selain mendukung penyediaan daging, integrasi sawit dan sapi juga memberikan manfaat bagi sektor perkebunan. Kehadiran sapi disebut mampu menekan biaya pembersihan gulma hingga 50 hingga 70 persen, sementara kotoran ternak dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Untuk menghindari dampak negatif terhadap tanah, sistem penggembalaan dilakukan secara bergilir, di mana sapi hanya berada di satu lokasi selama satu hari sebelum dipindahkan ke area lainnya.

Pemerintah akan membahas lebih lanjut pengembangan program SISKA bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan sektor perdagangan, guna menyusun regulasi dan menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan. Hanif menekankan bahwa Indonesia tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain dan harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia. Integrasi sawit dan sapi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional.