Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Mengungkapkan Badan Gizi Nasional Siapkan Efisiensi Anggaran Lanjutan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan langkah efisiensi anggaran lebih lanjut untuk program-programnya. Rencana ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengan Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis, 25 Juni. Meskipun belum mengungkapkan angka pasti, Purbaya menyebut nilai penghematan yang akan dilakukan cukup signifikan.

Purbaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan laporan langsung dari Kepala BGN. Ia menyebut penghematan yang direncanakan cukup besar, namun menyerahkan pengumuman detailnya kepada Kepala BGN. Meski ada efisiensi, Purbaya memastikan hal ini tidak akan mengubah porsi menu dalam Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia menegaskan makanan dalam program tersebut tetap bergizi dan tidak ada perubahan. Justru, ia menyebut akan ada perbaikan sumber daya manusia dengan merekrut lebih banyak ahli gizi.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN juga melaporkan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, terutama terkait pengawasan di daerah. Menanggapi hal ini, Kementerian Keuangan siap mengerahkan jajarannya di daerah untuk membantu memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan memonitor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara berkala agar anggaran dapat terkontrol dengan baik. Ia menyebut usulan ini telah disetujui oleh pihak BGN.

Purbaya mendukung penuh langkah efisiensi lanjutan ini. Ia bahkan menyatakan setuju jika penghematan dilakukan lebih besar lagi, selama program MBG tetap berjalan. Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, dan masih akan ada penghematan lebih lanjut.

Analisis: Langkah efisiensi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program MBG di tengah tekanan fiskal. Bagi masyarakat, kepastian bahwa menu bergizi tidak berubah menjadi kabar baik, terutama bagi penerima manfaat program. Namun, efektivitas pengawasan melalui keterlibatan jajaran Kementerian Keuangan di daerah perlu diuji, apakah mampu mengatasi kendala distribusi dan kualitas pangan di lapangan.