Harapan di Tengah Reruntuhan: Kesepakatan Gencatan Senjata Lebanon-Israel, Ujian Baru bagi Para Pengungsi

Saat layar televisi menampilkan momen penandatanganan perjanjian kerangka kerja yang dimediasi Amerika Serikat antara Lebanon dan Israel di Washington, Abu Ali Jalal Awada hanya bisa duduk terdiam. Pria yang tinggal di apartemen sederhana di Lebanon selatan itu, bersama keluarganya, telah hidup sebagai pengungsi sejak meninggalkan kota perbatasan Khiam beberapa bulan lalu.

Pikirannya tidak tertuju pada pidato-pidato diplomatik yang oleh para pejabat disebut sebagai tonggak sejarah. Pikirannya melayang ke sebuah tempat yang berjarak hampir 30 kilometer dari lokasinya saat ini: rumah yang terpaksa ia tinggalkan. "Apakah penderitaan kami benar-benar telah berakhir?" tanya Awada, menggambarkan keraguan yang mendalam. "Akankah semua pihak mematuhi kesepakatan ini, atau justru akan muncul perselisihan dalam pelaksanaannya?" Bagi Awada, dokumen politik itu bukan sekadar kertas, melainkan sebuah peluang untuk kembali menjalani kehidupan yang sempat direnggut paksa.

Harapan serupa juga dirasakan oleh ribuan warga lainnya yang mengungsi di seluruh Lebanon selatan. Kesepakatan yang ditandatangani pada akhir putaran perundingan tingkat duta besar di Washington DC, Jumat (26/6) lalu, kembali menyerukan implementasi gencatan senjata yang selama ini rapuh. Namun, bagi mereka, ini adalah awal dari sebuah ujian besar: apakah diplomasi benar-benar mampu memulihkan keamanan, memungkinkan keluarga kembali ke rumah, dan menghidupkan kembali komunitas yang porak-poranda.

Perhatian warga kini beralih dari seremoni penandatanganan ke kenyataan pahit di lapangan. Di sepanjang wilayah perbatasan, tantangan masih sangat besar. Puluhan kawasan mengalami kerusakan parah, dengan rumah-rumah, jalan, sekolah, serta jaringan air dan listrik hancur atau rusak berat. Area seperti Kfar Kila, Adaisseh, dan Mays al-Jabal masih dipenuhi reruntuhan, sementara infrastruktur yang rusak menghambat kepulangan keluarga.

Bagi Hazem Farhat (60), yang mengungsi dari Dibbine ke Ain Qenia, bahasa politik dalam kesepakatan itu tidak berarti apa-apa. "Apa yang kami inginkan sederhana," ujarnya. "Kami ingin kembali ke rumah dan tanah kami. Kami berharap kesepakatan ini dapat mewujudkannya dan memulai proses rekonstruksi yang nyata." Sementara itu, pengalaman pahit masa lalu membuat banyak warga bersikap hati-hati. Salwa Hamid, seorang pengungsi lainnya, mengatakan bahwa berbagai inisiatif sebelumnya gagal. "Yang penting saat ini adalah melihat perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar janji," tegasnya.

Kekhawatiran itu terbukti beralasan. Pada Sabtu (27/6), Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan adanya serangan baru. Sebuah drone Israel menyerang sebuah persimpangan di Kota Nabatieh al-Fawqa, sementara drone lainnya menjatuhkan granat kejut di dekat pinggiran Kota Kfar Tebnit.

Kembali ke rumah juga berarti memulihkan mata pencaharian. Di Kota Daher al-Ahmar, petani pengungsi Jamal Dhib terpaksa memanen aprikot di kebun milik warga setempat yang menampungnya. "Perang tidak hanya merenggut rumah kami, tetapi juga sumber mata pencaharian kami," ujarnya. "Tanah adalah kehidupan kami. Hanya jika tanah itu dipulihkan, barulah kesepakatan apa pun akan benar-benar bisa mengubah kenyataan."

Namun, bagi sebagian warga, kehilangan yang mereka alami jauh lebih dalam dari sekadar harta benda. Di tempat tinggal sementaranya di Kota Al-Rafid, Najla Hamdan (50) menggenggam erat foto kedua putranya yang tewas dalam konflik. "Tidak ada kesepakatan yang dapat menggantikan kehilangan anak-anak saya," ujarnya lirih. "Namun, saya berharap kesepakatan ini dapat mencegah keluarga lain mengalami penderitaan yang sama."

Dosen universitas Hossam Moussa memberikan pandangannya. Menurutnya, warga akan menilai kesepakatan ini berdasarkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. "Orang-orang di wilayah selatan tidak lagi hanya melihat pernyataan-pernyataan politik," katanya. "Mereka ingin melihat keluarga yang mengungsi kembali ke rumah, proyek rekonstruksi berjalan, sektor pertanian pulih, serta sekolah dan pusat layanan kesehatan kembali dibuka. Itulah tolok ukur yang akan mereka gunakan."