KUHP Baru Tetap Panas: Pasal Kritik, Demonstrasi, dan Perzinaan Jadi Sorotan Publik Hingga 2026

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2026, terus menjadi episentrum perdebatan publik. Sejumlah pasal krusial, terutama yang menyangkut kritik terhadap pemerintah, demonstrasi, dan isu perzinaan, secara konsisten menarik perhatian tajam dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari akademisi hukum hingga aktivis hak asasi manusia. Diskusi intensif mengenai implementasi dan potensi dampaknya terus bergulir, menyoroti urgensi pemahaman komprehensif sebelum aturan ini resmi berlaku.

Pasal-pasal yang mengatur kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk dalam bentuk kritik dan demonstrasi, menjadi salah satu poin paling sensitif. Para kritikus menyuarakan kekhawatiran bahwa formulasi pasal tersebut berpotensi mengekang ruang demokrasi dan kebebasan sipil, lantaran interpretasi yang terlalu luas bisa mengkriminalisasi perbedaan pendapat yang sejatinya sah. Di sisi lain, ketentuan mengenai perzinaan dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi juga menuai pro dan kontra. Sebagian menilai ini sebagai bentuk intervensi negara terhadap ranah privat individu, sementara pihak lain melihatnya sebagai upaya menjaga nilai-nilai moral masyarakat.

Perdebatan seputar pasal-pasal kontroversial ini menegaskan tantangan besar dalam menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan fundamental dan penegakan ketertiban umum serta moralitas sosial. Periode transisi hingga tahun 2026 diharapkan menjadi waktu krusial untuk sosialisasi mendalam, dialog konstruktif, dan mungkin peninjauan ulang yang diperlukan guna memastikan bahwa KUHP baru benar-benar dapat menjadi payung hukum yang adil, modern, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.