Prioritas Utama Prabowo: Bentuk Tim Anti-Banjir Jawa, Gaungkan Damai Gaza, Serta Kabar Tragis di Ibu Kota

Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas di awal tahun 2026, memprioritaskan penyelesaian masalah banjir yang kerap melanda Pulau Jawa. Ia memerintahkan pembentukan tim kajian khusus untuk merumuskan rancangan induk (grand design) penanganan banjir, menyusul peningkatan curah hujan yang memicu genangan di berbagai wilayah belakangan ini. Tak hanya fokus domestik, di kancah internasional, Presiden Prabowo juga menunjukkan peran Indonesia dengan menandatangani piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Momen penting ini terjadi di sela-sela gelaran World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, menandakan dukungan kuat Indonesia terhadap upaya perdamaian global.

Sementara itu, tragedi menyelimuti Ibu Kota Jakarta, saat seorang pengemudi mobil berinisial AR (51) ditemukan tak bernyawa di dalam kendaraannya di tengah kepadatan lalu lintas jalan layang Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Jumat lalu. Kejadian ini kembali menyoroti dampak serius kemacetan lalu lintas perkotaan terhadap kesehatan dan keselamatan pengendara. Di sisi lain, isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius di Riau. Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada para penguasa lahan di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, untuk secara mandiri menumbangkan tanaman kelapa sawit yang berada di area konservasi tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata menjaga kelestarian taman nasional dari invasi perkebunan ilegal.

Dari Jawa Barat, sebuah langkah radikal siap diterapkan untuk mereformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana penyatuan puluhan BUMD menjadi satu sistem "super holding" mulai pekan depan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, sinergi, dan kinerja finansial BUMD, serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih baik untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Rencana ambisius ini menandai upaya signifikan pemerintah provinsi dalam menata ulang aset-aset daerah demi pelayanan publik yang optimal dan keuntungan yang lebih besar bagi kas daerah.