Gejolak Arktik: PM Greenland Ungkap Buta Isi Kesepakatan Trump-NATO, Kecam Keras 'Ancaman' AS

Nuuk, Greenland – Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, secara terbuka menyatakan ketidaktahuannya mengenai detail kesepakatan yang mungkin telah dicapai antara Presiden AS Donald Trump dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte perihal wilayah otonom Greenland. Pernyataan Nielsen ini muncul di tengah ketertarikan AS yang kuat terhadap Greenland yang strategis, sebuah isu yang telah memicu ketegangan diplomatik dan penolakan tegas dari Denmark serta Greenland sendiri untuk menjual pulau tersebut.

Dalam konferensi pers di Nuuk pada Kamis (22/1), Nielsen menegaskan bahwa pihaknya belum mengetahui secara spesifik isi kesepakatan tersebut, meskipun ia mengakui adanya kelompok kerja yang sedang berupaya mencari solusi. Ia juga dengan tegas menyatakan bahwa hanya Greenland dan Denmark yang berhak membuat perjanjian atas nama mereka, bukan pihak lain. Nielsen tak segan mengkritik retorika AS mengenai masalah ini, menyebutnya "tidak dapat diterima" dan mengungkapkan betapa sulitnya bagi warga Greenland, yang mencintai perdamaian, untuk "mendengar ancaman setiap malam" mengenai kebebasan mereka. Sebelumnya, pertemuan antara Rutte dan Trump di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Rabu menghasilkan pengumuman dari Trump tentang kerangka kerja potensi kesepakatan terkait Greenland dan wilayah Arktik yang lebih luas, bersamaan dengan pencabutan ancaman tarif terhadap negara-negara Eropa yang menentang tawaran akuisisinya.

Penolakan Greenland dan Denmark terhadap tawaran penjualan AS tidak hanya sebatas prinsip kedaulatan, tetapi juga diperkuat oleh ketidakjelasan mandat Sekretaris Jenderal NATO. Denmark sendiri telah menegaskan bahwa Sekjen NATO tidak memiliki wewenang untuk bernegosiasi atas nama Greenland. Ketertarikan Washington terhadap Greenland didasari lokasi strategis di Arktik, kekayaan sumber daya mineral, serta kekhawatiran atas meningkatnya pengaruh Rusia dan China di kawasan tersebut. Gejolak ini mencerminkan dinamika geopolitik global, di mana upaya AS memperkuat posisinya di Arktik berbenturan dengan prinsip kedaulatan dan hubungan transatlantik yang sedang berupaya diredakan. Situasi ini juga sejalan dengan pandangan pemimpin Eropa, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menekankan pentingnya menghormati Eropa di tengah meredanya ketegangan transatlantik, mengisyaratkan bahwa setiap kesepakatan harus mempertimbangkan sensitivitas kedaulatan dan kemitraan yang telah terjalin.