Yusril Buka Suara: Perpres 111/2025 Bukan Aturan Khusus untuk Kelompok LGBTQ

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara terkait polemik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa beleid tersebut sama sekali bukan regulasi yang secara khusus mengatur kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer atau LGBTQ.

Yusril menjelaskan bahwa Perpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 ini harus dipahami sebagai pedoman utuh untuk menjaga kedaulatan negara. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mengelompokkan ancaman terhadap ketahanan nasional ke dalam tiga kategori besar: ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Menurut Yusril, penyebutan LGBTQ di dalam Perpres itu hanyalah salah satu unsur kecil yang masuk dalam konteks ancaman nonmiliter terhadap eksistensi bangsa dan negara. Ia menekankan bahwa ancaman nonmiliter memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial dan budaya, tetapi juga mencakup bencana alam, wabah penyakit, pemanasan global, penyebaran paham ateisme, serta paham lain yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Yusril meminta masyarakat untuk tidak membaca Perpres tersebut secara sepotong-sepotong. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pertahanan negara mencakup berbagai aspek, termasuk ketahanan ideologi, sosial, budaya, dan pola pikir masyarakat. Sementara itu, ancaman militer sendiri didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan bersenjata, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana untuk menyusun undang-undang khusus yang mengatur tentang LGBTQ. Hingga saat ini, belum ada pembahasan serius di tingkat pemerintah maupun DPR mengenai penyusunan regulasi semacam itu. Pernyataan ini sekaligus meredakan kekhawatiran publik yang mengaitkan Perpres 111/2025 dengan upaya kriminalisasi kelompok tertentu.

Analisis: Pernyataan Yusril ini penting untuk meluruskan interpretasi yang keliru di masyarakat. Dengan menegaskan bahwa aturan tersebut bersifat umum dan tidak menargetkan kelompok tertentu, pemerintah berupaya meredam potensi keresahan sosial. Namun, masuknya LGBTQ sebagai salah satu contoh ancaman nonmiliter tetap menunjukkan bahwa pemerintah memandang isu ini sebagai bagian dari tantangan ideologi dan budaya yang perlu diwaspadai dalam kerangka pertahanan negara.