Keringanan PPh dan Bunga Kredit Disarankan untuk Selamatkan Kelas Menengah

Seorang ekonom mengusulkan sejumlah kebijakan untuk menyelamatkan daya beli kelas menengah yang terus tergerus. Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyarankan pemerintah memberikan keringanan Pajak Penghasilan atau PPh bagi masyarakat berpendapatan menengah. Menurutnya, langkah ini dinilai dapat secara langsung meningkatkan pendapatan yang bisa dibelanjakan masyarakat di tengah tekanan biaya hidup yang kian tinggi.

"Salah satu opsi adalah memberikan keringanan Pajak Penghasilan bagi kelompok berpendapatan menengah agar pendapatan yang dapat dibelanjakan meningkat secara langsung," kata Yusuf di Jakarta.

Selain keringanan pajak, ia juga mendorong perluasan program refinancing atau subsidi bunga untuk kredit perumahan dan pembiayaan usaha. Hal ini diyakini bisa mengurangi beban cicilan bulanan masyarakat tanpa harus mengubah suku bunga acuan. Yusuf juga menyarankan perluasan insentif untuk kebutuhan esensial seperti pendidikan dan kesehatan, terutama bagi kelompok kelas menengah bawah yang dinilai paling rentan mengalami penurunan kelas sosial.

Dalam jangka panjang, pemerintah didorong untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memastikan pertumbuhan upah riil sejalan dengan produktivitas.

Yusuf menilai berbagai paket stimulus yang telah digulirkan pemerintah, mulai dari masa pandemi hingga paket stimulus pada 2025 dan semester II 2026, memang mampu mendorong konsumsi dalam jangka pendek melalui diskon transportasi, bantuan pangan, dan insentif lainnya. Namun, sebagian besar kebijakan tersebut dinilai lebih banyak menyasar kelompok berpendapatan rendah. Akibatnya, manfaat yang diterima masyarakat kelas menengah masih relatif terbatas.

Padahal, kelas menengah selama ini menjadi motor utama konsumsi domestik. Pelemahan daya beli kelompok ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, tekanan terhadap kelas menengah terus meningkat. Meski inflasi masih dalam kisaran sasaran Bank Indonesia, kenaikan suku bunga membuat cicilan rumah, kendaraan, dan kredit konsumsi menjadi lebih mahal. Kenaikan pendapatan dinilai belum mampu mengimbangi peningkatan biaya hidup, terutama di wilayah perkotaan, sehingga daya beli riil masyarakat terus tertekan dan memicu perubahan pola konsumsi menjadi lebih hemat.

Yusuf menambahkan, stimulus yang ada masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh persoalan mendasar seperti stagnasi upah riil, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan, serta mahalnya biaya pembiayaan akibat suku bunga. Desain stimulus juga perlu disesuaikan dengan karakteristik kelas menengah yang tidak homogen, karena setiap kelompok menghadapi tekanan ekonomi yang berbeda.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia terus menyusut. Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa atau sekitar 21,45 persen dari total penduduk. Angka tersebut turun menjadi 47,85 juta jiwa atau 17,13 persen pada 2024. Tren penurunan berlanjut pada 2025 ketika jumlahnya kembali menyusut menjadi 46,7 juta jiwa atau sekitar 16,6 persen dari total populasi. BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan.