Pengusutan Dugaan Korupsi Batu Bara Dinilai Jadi Momen Perbaikan Tata Kelola PLN

Ketua Umum PLN Watch, KRT Tohom Purba, menilai penyidikan dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara harus menjadi momentum untuk memperkuat keamanan energi primer. Menurutnya, gangguan pada pasokan energi primer tidak hanya berdampak pada proses administrasi, tetapi bisa meluas hingga mengganggu pembangkit listrik, jaringan kelistrikan, dan berbagai sektor vital seperti rumah sakit, transportasi, komunikasi, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Tohom menyampaikan bahwa keandalan listrik memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan produksi industri, proses hilirisasi, digitalisasi, dan aktivitas usaha masyarakat. Oleh karena itu, kepastian kualitas serta kontinuitas pasokan batu bara harus diawasi secara ketat. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengungkap secara utuh rantai pengadaan, mulai dari perusahaan pemasok, surveyor, laboratorium penguji, pengangkut, pejabat pengadaan, pengawas, hingga pihak penerima barang.

PLN Watch juga mendesak adanya audit forensik terhadap kualitas batu bara, volume pengiriman, hasil uji laboratorium, dokumen pengapalan, proses penimbangan, hingga pembayaran. Tohom menegaskan bahwa setiap ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dan kondisi riil di lapangan harus ditelusuri untuk mengetahui sumber masalah dan menjadi dasar pembenahan sistem pengadaan ke depan.

Lebih lanjut, ia meminta aparat penegak hukum untuk membongkar aliran dana guna mengetahui pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan. Selain itu, jejak gangguan operasional pada pembangkit dan sistem kelistrikan juga harus ditelusuri untuk melihat bagaimana manipulasi pasokan bisa berkembang menjadi ancaman terhadap infrastruktur energi nasional.

Analisis: Kasus ini menjadi peringatan serius bagi sektor kelistrikan nasional. Jika pasokan batu bara sebagai energi primer utama tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, risiko pemadaman listrik yang dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik menjadi sangat nyata. Pembenahan tata kelola yang menyeluruh diharapkan mampu mencegah kerugian negara dan menjaga stabilitas pasokan listrik bagi masyarakat luas.