Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pertimbangkan Permintaan Aceh Olah Gas Andaman di KEK Arun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal permintaan Pemerintah Aceh yang ingin mengolah temuan gas Blok Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Ia mengaku masih mengkaji permintaan tersebut dari sisi kelayakan bisnis.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil kepada awak media usai menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Sabtu. Ia menegaskan, keputusan belum bisa diambil karena proses pembahasan masih berlangsung.

"Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win. Kita tidak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi," ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, semua keputusan terkait pengelolaan gas harus bermuara pada bisnis. Selama perhitungan ekonomi masuk, permintaan pengolahan di KEK Arun bisa dipertimbangkan. Namun, jika perhitungannya berat, maka akan sulit untuk dipaksakan.

"Karena tidak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM. Surat tersebut berisi permintaan agar pengelolaan gas dari Lapangan Tangkulo South Andaman oleh Mubadala Energy tidak dilakukan di laut lepas, melainkan dibawa ke darat.

Pemerintah Aceh meminta gas tersebut diolah melalui fasilitas penerima di darat atau onshore receiving facility (ORF) di KEK Arun. Selain itu, Aceh juga meminta agar gas yang ditemukan bisa dialokasikan untuk kebutuhan industri di wilayah setempat, serta meminta penundaan sementara dokumen perencanaan atau Plan of Development (PoD).

Bahlil menjelaskan, lokasi temuan gas oleh Mubadala Energy berada di atas 12 mil laut. Jika harus dibangun pipa gas untuk menyalurkannya ke darat, biaya yang dibutuhkan akan sangat tinggi. Akibatnya, harga jual gas bisa mencapai 10 dolar AS per MMBTU.

"Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per MMBTU," tuturnya.

Target produksi awal Mubadala Energy direncanakan sekitar 300 MMSCFD. Sebagian dari produksi tersebut akan dialokasikan untuk PT PLN (Persero) dan industri di Aceh, khususnya Pupuk Iskandar Muda (PIM).

"Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman," kata Bahlil.

Ia menegaskan bahwa pemegang konsesi Blok Andaman adalah Mubadala Energy. Pemerintah, lanjutnya, harus menjamin keberlanjutan investasi serta memastikan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. "Itu yang paling penting. Dan itu kan ada bagi hasilnya juga," pungkasnya.

Analisis: Permintaan Aceh untuk mengolah gas Blok Andaman di darat dinilai akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal, terutama melalui industrialisasi di KEK Arun. Namun, tantangan utama terletak pada biaya infrastruktur pipa yang tinggi. Keputusan akhir akan bergantung pada keseimbangan antara keuntungan investasi dan manfaat bagi masyarakat.