Ekonomi Papua Mulai Bangkit, Inflasi Terkendali dan Kemiskinan Menurun

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Provinsi Papua menilai perekonomian di Tanah Papua mulai menunjukkan tren pemulihan pada tahun 2026. Meskipun masih terdapat dinamika di setiap provinsi, sejumlah indikator ekonomi regional mencatatkan perbaikan yang signifikan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, di Jayapura, Minggu, mengungkapkan bahwa pemulihan ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah, inflasi yang relatif terkendali, serta penurunan angka kemiskinan di sebagian besar provinsi. Ia menekankan bahwa secara umum, indikator ekonomi menunjukkan arah yang positif meskipun masih ada tantangan di beberapa wilayah.

Provinsi Papua Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,93 persen secara tahunan. Sementara itu, Papua Tengah berhasil memangkas kontraksi ekonomi dari minus 35,59 persen menjadi minus 8,38 persen, yang menandakan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi di Provinsi Papua turun menjadi 2,79 persen dari sebelumnya 3,38 persen. Papua Selatan juga mencatatkan penurunan inflasi menjadi 2,17 persen dari 3,34 persen. Namun, inflasi di Papua Pegunungan masih menjadi yang tertinggi, yaitu 4,84 persen. Menurut Izharul, kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi barang akibat ketergantungan pada transportasi udara yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan di hampir seluruh wilayah Papua, kecuali Papua Tengah yang masih mencatat kenaikan angka kemiskinan. Ketimpangan pendapatan juga terus membaik. Papua Pegunungan mencatat rasio gini sebesar 0,347, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,363, yang menandakan distribusi pendapatan semakin merata.

Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani atau NTP Papua mencapai 100,89, berada di atas angka 100 yang mencerminkan daya beli dan kesejahteraan petani yang relatif baik. Namun, Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan karena NTP di bawah 100, yang berarti pendapatan petani belum sepenuhnya mampu menutupi biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga.

Peningkatan belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah diharapkan terus menjadi penggerak aktivitas ekonomi. Izharul menambahkan bahwa belanja pemerintah diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih kuat dan merata di seluruh wilayah Papua.