Perlindungan Asuransi Kian Dekat! LPS Akselerasi Program Penjaminan Polis, Target Siap 2027

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan kemajuan signifikan dalam Program Penjaminan Polis (PPP), yang kini telah mencapai 65 hingga 85 persen dari keseluruhan persiapan. Progres ini mencakup desain program, regulasi, infrastruktur IT, hingga kesiapan sumber daya manusia. Dengan capaian positif tersebut, LPS menargetkan implementasi program bisa dipercepat menjadi tahun 2027, lebih awal dari rencana semula tahun 2028.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D Purba, menjelaskan percepatan ini didorong oleh proses revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam draf revisi UU tersebut, penggunaan frasa "paling lambat" membuka peluang untuk percepatan implementasi. LPS menargetkan seluruh aspek utama program dapat dipastikan 100 persen siap pada akhir triwulan II 2026. Momen ini krusial karena setelahnya akan dimulai rangkaian proses lanjutan seperti pendaftaran kepesertaan. Ferdinan mengakui, kompleksitas desain program menjadi tantangan utama mengingat beragamnya jenis produk asuransi dibandingkan sektor perbankan.

Saat ini, cakupan program penjaminan polis masih fokus pada asuransi jiwa dan asuransi umum. Penting dicatat, reasuransi tetap dikecualikan dari skema penjaminan, dan porsi investasi pada produk unit link atau Produk Asuransi Yang Dikaitkan Investasi (PAYDI) tidak akan dijamin. Batas penjaminan masih dalam kajian, dengan kisaran Rp 500-750 juta yang diharapkan final pada akhir triwulan II 2026, seiring rampungnya amandemen UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP). Kehadiran program penjaminan polis ini menjadi jaring pengaman vital, memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.