Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu Raih Penghargaan Tertinggi Capaian IKD Nasional

Jakarta, 3 Agustus 2026 — Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Kabupaten Kepulauan Seribu berhasil mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Instansi tersebut dinobatkan sebagai yang terbaik dalam capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan dianugerahi penghargaan IKD Dukcapil Prima Award pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026.

Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada perwakilan Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu dalam sebuah acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (3/8). Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen, kerja keras, serta inovasi yang ditunjukkan dalam mempercepat transformasi digital layanan administrasi kependudukan di wilayah kepulauan.

Dalam ajang bergengsi tersebut, Sudin Dukcapil Kabupaten Kepulauan Seribu berhasil menduduki peringkat pertama dengan capaian IKD tertinggi secara nasional. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Wonogiri, sementara peringkat ketiga diraih oleh Kota Magelang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan bahwa total data penduduk Indonesia pada semester I tahun 2026, dengan cut off 27 Juli 2026, mencapai 290.125.073 jiwa. Ia menegaskan bahwa data terlengkap masyarakat Indonesia berada di Dukcapil karena mencakup berbagai data biometrik seperti face recognition, iris mata, sidik jari, data kelahiran, domisili, hingga status pekerjaan yang seluruhnya tersimpan dalam sistem milik Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan kerahasiaan yang terlindungi.

Mendagri juga mengingatkan bahwa di era digital yang serba cepat ini, masyarakat harus berhati-hati dan tidak bermain-main, terutama saat mengunggah pembaruan di media sosial. Ia menambahkan bahwa pihaknya memiliki sistem keamanan ganda dengan double backup data yang berlokasi di Jakarta dan Batam, dilengkapi security system yang kuat serta bandwidth yang besar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa Rakornas tahun ini mengusung tema "NIK dan Digital ID sebagai pondasi digital public infrastructure dalam mendukung transformasi digital pemerintah". Ia menuturkan bahwa Kemendagri tengah melakukan transformasi digital melalui pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK untuk memperkuat koordinasi dan komitmen seluruh daerah di Indonesia dalam mendukung pencapaian target program strategis nasional.

Teguh juga memaparkan sejumlah agenda strategis yang dibahas dalam Rakornas, antara lain digitalisasi bansos, penguatan Digital Public Infrastructure, Government Technology, pembahasan RUU Administrasi Kependudukan, sinkronisasi target Indeks Kualitas Layanan, penguatan tata kelola, serta perluasan pemanfaatan data kependudukan.

Pencapaian ini tentu tidak datang secara instan. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Sudin Dukcapil mencatat bahwa 74 persen warganya telah mengantongi IKD, baik berupa KTP digital maupun Kartu Keluarga (KK) dalam bentuk digital. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengawasan Sudin Dukcapil Kepulauan Seribu, Angga Noviar, mengungkapkan bahwa angka tersebut setara dengan kepemilikan IKD oleh 74 persen dari total 21.345 warga wajib KTP di kabupaten tersebut.

Angga merinci, warga yang memiliki IKD di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mencapai 12.251 jiwa, sedangkan di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebanyak 8.784 jiwa. Ia juga menegaskan bahwa secara nasional, Sudin Dukcapil Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi yang terbaik berdasarkan cakupan kepemilikan IKD, disusul oleh Kabupaten Wonogiri di posisi kedua dan Kota Magelang di posisi ketiga.

Prestasi yang diraih oleh Kepulauan Seribu ini menjadi bukti bahwa wilayah kepulauan pun mampu unggul dalam implementasi teknologi digital. Capaian 74 persen kepemilikan IKD yang melampaui banyak daerah lain di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas digital terus meningkat. Ke depannya, diharapkan pencapaian ini dapat memacu daerah-daerah lain untuk lebih gencar dalam melakukan sosialisasi dan percepatan aktivasi IKD, sehingga transformasi digital layanan administrasi kependudukan dapat berjalan merata di seluruh Indonesia dan memberikan kemudahan akses layanan publik bagi seluruh masyarakat.