Pemkot Pangkalpinang Gandeng BP2MI, Perketat Pengawasan Calon Pekerja Migran

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengambil langkah strategis untuk melindungi warganya yang ingin bekerja di luar negeri. Melalui penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diwakili oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan, Pemkot berkomitmen menekan angka pemberangkatan nonprosedural.

Kesepakatan yang diteken di Kantor Wali Kota Pangkalpinang pada Rabu, 5 Agustus 2026, ini menjadi payung hukum bagi kedua instansi untuk bersinergi. Fokus utama kerja sama ini adalah memberikan edukasi menyeluruh kepada calon pekerja migran, mulai dari tahap rekrutmen hingga pelatihan keterampilan. Dengan begitu, para calon pekerja diharapkan memahami hak dan kewajiban mereka, serta terhindar dari jeratan sindikat perdagangan orang.

Selain edukasi, kerja sama ini juga menitikberatkan pada penempatan kerja yang prosedural. Pemkot dan BP2MI akan memastikan setiap proses keberangkatan melalui kanal resmi yang aman dan tercatat. Langkah ini dinilai krusial, mengingat banyaknya kasus pekerja migran yang bermasalah di luar negeri berawal dari pemberangkatan ilegal.

Wakil dari BP2MI Sumatera Selatan yang hadir dalam penandatanganan tersebut menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam memutus mata rantai migrasi nonprosedural. Pihaknya siap memberikan pendampingan penuh, termasuk dalam hal verifikasi dokumen dan pengawasan terhadap calon pekerja.

Dampak dari kerja sama ini diharapkan langsung dirasakan oleh masyarakat Pangkalpinang. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan pendampingan yang maksimal, angka pekerja migran ilegal dari daerah itu diharapkan turun signifikan. Lebih jauh lagi, para pekerja yang berangkat secara prosedural akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang lebih baik selama bekerja di luar negeri, sehingga kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah pun menjadi lebih optimal dan aman.