Diskominfo Batam Tekankan Kolaborasi Semua Pihak demi Perlindungan Anak di Ruang Digital

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata. Menurutnya, peran seluruh pihak mulai dari orang tua, sekolah, penyedia platform digital, hingga masyarakat luas sangat menentukan agar aturan ini benar-benar berjalan efektif di lapangan.

PP TUNAS sendiri merupakan regulasi yang mengatur pembatasan akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital yang memiliki profil risiko tinggi. Kebijakan ini hadir sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak negatif dunia digital bagi perkembangan anak, mulai dari paparan konten berbahaya, risiko perundungan siber, hingga potensi eksploitasi.

Dalam keterangannya, Rudi Panjaitan menekankan bahwa implementasi aturan ini membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam sosialisasi dan pengawasan, sementara platform digital dituntut untuk menyiapkan sistem verifikasi usia yang andal. Orang tua dan lingkungan pendidikan juga diminta aktif mendampingi anak-anak dalam menggunakan teknologi.

Dampak dari kebijakan ini diperkirakan akan cukup signifikan bagi masyarakat, khususnya di kota-kota dengan penetrasi internet tinggi seperti Batam. Anak-anak akan lebih terlindungi dari risiko konten negatif, namun di sisi lain, para penyedia layanan digital dituntut berinvestasi lebih besar dalam teknologi verifikasi dan penyesuaian sistem. Masyarakat pun perlu menyesuaikan kebiasaan, terutama dalam hal pengawasan penggunaan gawai di lingkungan keluarga.

Dengan adanya PP TUNAS, pemerintah berharap tercipta ekosistem digital yang lebih ramah anak tanpa menghambat akses terhadap informasi yang bermanfaat. Kolaborasi menjadi kata kunci, karena tanpa dukungan semua pihak, aturan sebagus apa pun akan sulit terwujud dalam praktik sehari-hari.