Kemenhub Gandeng IALA Perkuat Navigasi Laut Indonesia, Cegah Kecelakaan di Perairan

Jakarta - Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Langkah terbaru, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menggandeng International Organization for Marine Aids to Navigation atau IALA untuk memperkuat sistem kenavigasian demi mencegah kecelakaan laut dan meningkatkan keandalan layanan di seluruh wilayah perairan tanah air.

Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hernadi Tri Cahyanto, menegaskan bahwa kenavigasian merupakan salah satu faktor krusial dalam mewujudkan keselamatan pelayaran. Menurutnya, penguatan sistem ini tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah, melainkan harus menyeluruh dan berkelanjutan.

Penguatan tersebut diwujudkan melalui Seminar Keselamatan Pelayaran Bidang Kenavigasian yang digelar pada 5 hingga 7 Oktober 2026 di Jakarta. Forum ini menghadirkan para ahli dari IALA sebagai narasumber, menjadi ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman global guna memastikan penyelenggaraan kenavigasian di Indonesia sesuai standar nasional dan internasional.

Hernadi menjelaskan bahwa penguatan sistem kenavigasian mencakup berbagai aspek penting. Mulai dari penyediaan dan peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran atau SBNP, optimalisasi Vessel Traffic Services atau VTS, penataan dan pengembangan alur pelayaran, hingga pemutakhiran peta laut. Semua itu ditujukan untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran.

"Kita perlu memastikan seluruh sistem dan layanan kenavigasian berjalan secara optimal, andal, serta sesuai standar internasional dan nasional," ujar Hernadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kerja sama antara Ditjen Hubla dan IALA sendiri bukan hal baru. Pada periode 2024 hingga 2025, kolaborasi tersebut telah diwujudkan melalui misi teknis di seluruh Distrik Navigasi, penyusunan rekomendasi Indonesia Strategic Plan untuk SBNP, VTS, dan alur pelayaran, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui IALA Academy.

Kerja sama itu berlanjut pada periode 2026 hingga 2028. Salah satu tindak lanjutnya berupa Workshop Risk Assessment pada Alur Pelayaran Barat Surabaya atau APBS menggunakan Simplified IALA Risk Assessment Method atau SIRA sesuai IALA Guideline G1138 dan surat edaran Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Kegiatan ini diharapkan menjadi proyek percontohan penerapan penilaian risiko untuk mendukung perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk pada alur pelayaran, SBNP, VTS, dan peta laut.

Menurut Hernadi, kehadiran para ahli IALA dalam seminar tersebut menjadi kesempatan berharga untuk memperluas pengetahuan, bertukar pengalaman, dan membahas perkembangan kenavigasian global. Hal itu dinilainya penting untuk memperkuat keselamatan pelayaran sekaligus perlindungan lingkungan maritim.

Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 100.000 kilometer garis pantai memang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keselamatan pelayaran. Sejalan dengan SOLAS Bab V tentang Keselamatan Navigasi, Hernadi menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas setiap kapal dan menjadi tanggung jawab bersama insan perhubungan serta masyarakat pelayaran.

"Edukasi menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat meningkatkan pemahaman dan upaya pelaksanaan keselamatan pelayaran," ujarnya.

Kemenhub sebagai regulator pun mendorong operator, masyarakat pelayaran, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami pentingnya kenavigasian dalam mendukung kebijakan tanpa kecelakaan. Hernadi juga menekankan pentingnya memastikan SBNP berfungsi baik dan sesuai ketentuan, VTS mampu memberikan informasi, mengatur lalu lintas, merespons kondisi marabahaya, dan berkomunikasi secara proaktif dengan kapal, serta peta laut termasuk peta elektronik yang harus selalu diperbarui. Setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan jiwa, barang, dan lingkungan wajib dilaporkan.

Upaya tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi Ditjen Hubla dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, operator pelayaran, penyelenggara pemanduan, serta masyarakat pelayaran. Kolaborasi itu juga harus disertai penilaian risiko, evaluasi kinerja, pengawasan berkelanjutan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

"Melalui sharing knowledge dan pengalaman dari para ahli dan IALA Expert, saya berharap seminar ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap perkembangan pengetahuan dan informasi global serta meningkatkan semangat dalam memberikan layanan keselamatan pelayaran yang prima," kata Hernadi.

Dampak dari penguatan sistem kenavigasian ini sangat signifikan bagi masyarakat luas. Dengan navigasi yang andal, risiko kecelakaan laut dapat ditekan, yang berarti keselamatan jiwa para pelaut, penumpang, dan awak kapal lebih terjamin. Selain itu, kelancaran arus barang melalui jalur laut juga akan meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perlindungan lingkungan maritim dari potensi pencemaran akibat kecelakaan kapal juga menjadi lebih optimal. Bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan layanan navigasi berarti konektivitas yang lebih aman dan terpercaya, membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat pertahanan negara di wilayah perairan.