Jakarta Banjir, Demi Keselamatan Siswa, Sekolah di Jaktim Terapkan PJJ Hingga Akhir Januari!

Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis (22/1) telah menyebabkan banjir meluas di sejumlah wilayah, khususnya Jakarta Timur. Menanggapi kondisi ini, sejumlah sekolah di Jakarta Timur memberlakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dimulai sejak Jumat, 23 Januari, hingga Rabu, 28 Januari 2026. Kebijakan ini diambil berdasarkan surat edaran dari Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan, dengan tujuan utama memastikan keselamatan siswa dan guru serta keberlangsungan proses belajar mengajar. Salah satu sekolah yang menerapkan PJJ adalah SMAN 62 Jakarta, di mana Wakil Kepala Sekolah, Rini Astuti, memastikan bahwa kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal menggunakan berbagai platform digital seperti Google Meet, Zoom, atau penugasan daring, dengan jam belajar yang sama dari pukul 07.00 hingga 15.00 WIB.

Penerapan PJJ ini juga memberikan fleksibilitas bagi para guru; mereka yang terdampak banjir dan sulit mengakses sekolah diperbolehkan mengajar dari rumah, sementara guru yang tidak terdampak tetap dapat hadir di sekolah. Para siswa diimbau untuk tetap mengikuti pembelajaran daring dengan tertib dan menggunakan seragam sekolah. Zaskia Azmi Sabrina (17), salah satu siswa kelas 11 SMAN 62 Jakarta, mengaku rumahnya juga terdampak banjir sehingga menyulitkan akses ke sekolah. Ia menyambut baik kebijakan PJJ ini, menilai langkah tersebut penting untuk menjaga keselamatan siswa dan pendidik, sekaligus memastikan pendidikan tidak terhenti di tengah cuaca ekstrem.

Langkah cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memberlakukan PJJ bagi satuan pendidikan serta Work From Home (WFH) bagi karyawan ini merupakan respons strategis terhadap perkembangan cuaca dan bencana banjir. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, telah menyetujui kebijakan WFH dan PJJ sebagai upaya mitigasi dampak banjir. Kebijakan ini disambut positif berbagai pihak karena dinilai efektif dalam menjaga keselamatan warga, meminimalkan potensi kemacetan, dan memastikan layanan publik serta sektor pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas sosial dan pendidikan di tengah tantangan lingkungan.