Bali Pamerkan Enam Kawasan Rendah Emisi di Pekan Iklim 2026, Target Nol Bersih 2045

Pemerintah Provinsi Bali bersiap mengangkat inisiatif strategis berupa penetapan kawasan rendah emisi dalam perhelatan Pekan Iklim Bali 2026. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam merespons perubahan iklim sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pelopor pembangunan hijau di tingkat nasional maupun internasional.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa penyelenggaraan Pekan Iklim Bali di kawasan rendah emisi Sanur menjadi wadah bagi setiap daerah untuk berbagi pandangan dan strategi dalam merespons perubahan iklim. Menurutnya, daerah harus menjadi yang terdepan dalam mendorong aksi iklim dan perlu didukung penuh oleh pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga-lembaga internasional.

Sebelum diumumkan secara luas dalam Pekan Iklim, program pelestarian lingkungan ini telah didahului dengan peluncurannya pada Hari Suci Tumpek Wayang yang jatuh pada Sabtu, 10 Oktober, sebagai wujud doa bagi alam semesta. Enam wilayah di Bali ditetapkan sebagai kawasan rendah emisi, yakni Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar. Seluruh kawasan tersebut akan dikerjakan secara terukur hingga target 2030.

Gubernur Koster menegaskan bahwa Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama kawasan, melainkan perubahan arah pembangunan untuk memastikan keselarasan alam, budaya, dan manusia. Dengan dukungan kerja sama seluruh kabupaten dan kota terkait, Pemprov Bali meyakini program ini mampu membawa citra khusus bagi Pulau Dewata di kancah nasional maupun internasional.

Selain pelaksanaan program kawasan rendah emisi, Pekan Iklim Bali 2026 turut mengangkat dukungan pemerintah daerah terhadap proyek besar Presiden RI yang mendorong penyediaan tenaga surya berkapasitas besar di Bali. Kapasitas yang awalnya direncanakan sebesar 1.000 megawatt bahkan ditambah menjadi 1.500 megawatt berkat keseriusan dan kecepatan eksekusi di daerah. Menurut Koster, proses perizinan dan persetujuan suplai dari kementerian terkait saat ini sedang dalam tahap penyelesaian dalam waktu dekat.

Pekan Iklim Bali 2026 sendiri mengangkat tema Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua dan dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Oktober 2026. Penyelenggaraan acara ini turut didukung oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang beranggotakan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah yang menjadi mitra pemerintah dalam hal energi. Rangkaian acara utama dipusatkan di kawasan rendah emisi Sanur dengan mengajak para peserta menggunakan jalur pejalan kaki, sepeda kayuh, hingga shuttle listrik Intaran.

Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Suzanty Sitorus, menyampaikan bahwa penetapan kawasan rendah emisi di Bali menjadi wujud nyata dari komitmen Emisi Nol Bersih pada 2045. Menurutnya, hal ini merupakan contoh bahwa pemimpin daerah memiliki posisi strategis dalam memahami tantangan maupun solusi iklim dari daerahnya masing-masing. Ia menambahkan bahwa kawasan rendah emisi bukan hanya berfungsi untuk mengurangi polusi udara demi kesehatan yang lebih baik, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

Upaya besar berupa penyediaan energi bersih serta penetapan wilayah rendah emisi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia. Koalisi Bali Emisi Nol Bersih berkomitmen untuk terus mendampingi Pemprov Bali dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi tercapainya target emisi nol bersih. Suzanty juga menyampaikan bahwa rangkaian Pekan Iklim Bali 2026 nanti menghadirkan empat kegiatan utama yang meliputi Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, serta Festival Rakyat.

Bagi masyarakat Bali, penetapan enam kawasan rendah emisi ini berpotensi membawa dampak langsung terhadap kualitas hidup, mulai dari udara yang lebih bersih hingga terciptanya lapangan kerja baru di sektor ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan. Namun, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, partisipasi warga, serta dukungan pendanaan dan regulasi dari pemerintah pusat. Jika berjalan sesuai rencana, Bali tidak hanya memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga menjadi contoh nyata bagi daerah lain dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.