DPR Sentil Kualitas Makanan Bergizi Gratis: BGN Didorong Buka Kanal Aduan Online, Ada Laporan Makanan Rusak dan Porsi 'Jempol'!

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera membentuk kanal pengaduan masyarakat berbasis online dan *real-time*. Desakan ini muncul menyusul banyaknya laporan terkait dugaan penyimpangan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari kualitas makanan yang buruk hingga porsi yang tak wajar. Usulan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan keluhan dan meningkatkan transparansi, melengkapi upaya BGN yang sebelumnya telah meluncurkan Sahabat SAGI 127 serta menyediakan kanal pelaporan sementara melalui BGN.lapor.go.id.

Charles Honoris mengungkapkan keprihatinannya atas berbagai aduan yang masuk ke DPR. Ia menyebutkan, pihaknya masih menerima laporan tentang makanan MBG yang tidak layak saji, baik karena kandungan gizinya tidak seimbang, kondisinya sudah rusak, busuk, kadaluwarsa, hingga penggunaan makanan *ultra-proses* (UPF) seperti sosis, *nugget*, dan makanan kemasan tinggi gula secara berlebihan. "Praktik ini justru bertentangan dengan semangat program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak," ujarnya di Jakarta, Jumat. Selain itu, politikus DPR itu juga menyoroti keluhan serius mengenai porsi makanan yang jauh dari kata layak, seperti tempe seukuran ujung jempol, ikan berukuran sangat kecil, hingga buah yang hanya berjumlah tiga butir.

Dengan adanya kanal pengaduan terintegrasi yang bisa diakses secara terbuka melalui platform berbasis web maupun aplikasi *mobile*, masyarakat diharapkan dapat langsung melaporkan temuan mereka, lengkap dengan foto dan deskripsi masalah. Charles meyakini, sistem ini tidak hanya akan mempercepat proses penanganan keluhan secara cepat dan tepat sasaran, tetapi juga akan menjadi mekanisme korektif yang efektif bagi penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk. "Dengan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk program digitalisasi BGN, seharusnya bukan hal yang sulit untuk menyediakan fasilitas ini," tegasnya, seraya menambahkan bahwa keberhasilan program MBG harus diukur dari dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, bukan sekadar jumlah penerima manfaat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan dan memastikan program MBG benar-benar mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan.