Jakarta Dihantui Banjir Laten, Anggota Dewan Desak Pemprov Fokus Pencegahan Jangka Panjang

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengubah strategi penanganan banjir dari reaktif menjadi preventif. Ia menyoroti bahwa isu banjir dan kemacetan telah menjadi masalah laten yang belum terpecahkan di Ibu Kota, sehingga memerlukan perhatian serius dan solusi yang lebih mendasar. Lukman secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan penanganan banjir yang dilakukan Gubernur Pramono Anung, yang dinilainya kurang sigap dan cenderung tertinggal dalam mengantisipasi persoalan tersebut.

Menurut Lukman, meskipun langkah-langkah temporer seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) serta kebijakan bekerja dari rumah dan pembelajaran jarak jauh diapresiasi, semua itu hanyalah bersifat kuratif dan belum menyentuh akar masalah. Ia menilai Pemprov DKI kurang cermat, bahkan menyalahkan tata ruang Jakarta yang semrawut sebagai biang kerok utama di balik recurrentnya banjir dan kemacetan lalu lintas. Politikus itu menegaskan, siapa pun pemimpin Jakarta harus memprioritaskan penanganan dua masalah krusial ini, seraya menuntut Gubernur Pramono Anung mengambil tindakan konkret, termasuk memastikan seluruh saluran air dan pompa berfungsi optimal demi mengurangi kerugian material dan waktu yang terus ditanggung warga.

Menanggapi kritik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan bahwa upaya modifikasi cuaca yang dilakukan merupakan solusi jangka pendek, mengingat faktor cuaca adalah "pemberian alam" yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Pramono, yang juga menghadapi kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta karena dinilai hanya menyalahkan curah hujan tinggi, menegaskan bahwa pihaknya berfokus pada penanganan dampak dari cuaca ekstrem tersebut dan tidak akan mengulangi metode penanganan banjir dari gubernur sebelumnya. Debat antara penanganan preventif jangka panjang yang disuarakan legislatif dan masyarakat sipil dengan pendekatan kuratif jangka pendek oleh eksekutif ini terus berlanjut, sementara warga Jakarta seperti yang terjadi di Cipinang Melayu, masih dihadapkan pada realitas pengungsian dan kerugian akibat luapan air yang tak kunjung teratasi secara tuntas.