Bappenas Sebut Kunci Tarik Investasi Bioekonomi Bukan Cuma Modal, Tapi Proyek yang Siap Dibayar

Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai kesiapan proyek usaha menjadi faktor utama dalam menarik investasi di sektor bioekonomi. Pasalnya, minat investor dan ketersediaan dana dinilai belum diimbangi dengan ketersediaan proyek yang layak dibiayai.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Dadang Jainal Mutaqin, menyampaikan bahwa pengembangan bioekonomi tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga proyek usaha yang memenuhi persyaratan investor. Menurutnya, persoalan yang masih menjadi kendala adalah minimnya proyek yang siap dibiayai atau bankable.

Dadang mengungkapkan sejumlah hambatan yang membuat proyek bioekonomi sulit menarik pendanaan, mulai dari perizinan lintas sektor, legalitas lahan, ketersediaan bahan baku, risiko pembiayaan, akses pasar, hingga ketertelusuran produk. Karena itu, ia menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan mitra pembangunan untuk menyiapkan proyek bioekonomi yang layak secara ekonomi dan menarik bagi penyandang dana.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pembiayaan sebenarnya sudah muncul sejak tahap riset, inovasi, dan perintisan usaha, hingga pengembangan bisnis dan komersialisasi. Dalam hal ini, pemerintah berperan menyelaraskan regulasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menyiapkan insentif investasi. Sementara itu, investor dan sektor swasta dapat menyediakan modal sekaligus menjadi pembeli hasil produksi, sedangkan mitra pembangunan membantu penyiapan proyek, bantuan teknis, dana katalis, dan pengurangan risiko investasi.

Sebagai langkah lanjutan, akan dilakukan pemetaan kesenjangan pembiayaan, penyiapan proyek, pertemuan antara pemilik usaha dengan calon pembeli dan investor, serta perluasan skala investasi. Kebutuhan tersebut mendorong peluncuran Indonesia Bioeconomy Finance Lab oleh Koalisi Ekonomi Membumi bersama para kolaborator dalam Indonesia Impact Investment Summit 2026.

Head of Executive Board Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syahrani, menjelaskan bahwa lembaga tersebut menjadi wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha bioekonomi dengan pemilik dana untuk mencari skema pembiayaan sesuai kebutuhan. Ia menggambarkan lembaga itu sebagai laboratorium inovasi tempat pelaku usaha dapat langsung bertemu pemilik dana dan mendiskusikan kasus-kasus spesifik.

Gita mengidentifikasi tiga persoalan utama, yakni keterbatasan modal kerja dan belanja modal, kebutuhan pendanaan infrastruktur seperti energi dan logistik, serta kesulitan usaha berkembang mengakses pembiayaan sesuai skala. Persoalan terakhir dikenal sebagai missing middle, yaitu kondisi ketika usaha terlalu besar untuk pembiayaan mikro tetapi belum memenuhi syarat investasi yang lebih besar.

Berdasarkan studi Indonesia Impact Alliance pada 2024, kesenjangan pembiayaan usaha kecil dan menengah yang berorientasi dampak sosial dan lingkungan diperkirakan mencapai 50,8 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp913,7 triliun. Studi itu menemukan 55 persen usaha yang disurvei membutuhkan modal 100.000 hingga 2 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,8 miliar hingga Rp36 miliar, sementara sebagian besar dana investasi berdampak menetapkan investasi minimum 1 juta dolar AS.

Gita menyebut lembaga tersebut telah memiliki 18 organisasi kolaborator. Koalisi Ekonomi Membumi sendiri beranggotakan 29 organisasi, memiliki sekitar 18 usaha dalam portofolio, serta mengurasi sekitar 40 usaha lain dari portofolio kolaborator. Dalam delapan bulan, ditargetkan tiga hingga lima studi kasus pembiayaan yang diharapkan berlanjut hingga penyaluran dana kepada pelaku usaha.

Investment Manager Southeast Asia Partnerships for Forests, Hanny Chrysolite, menambahkan bahwa kesiapan investasi membutuhkan kepastian pasar, harga kompetitif, pengujian produk, serta kerja sama antara pemasok, peneliti, dan pembeli. Sementara itu, Partnership Manager PT Sobat Bumi Lestari, Haga Ginting, mencontohkan pengembangan rantai pasok agroforestri di Lanskap Menoreh yang menghubungkan petani dengan pembeli melalui pencatatan pasokan dan asal produk. Menurutnya, pencatatan tersebut membantu penilaian kelayakan usaha, sedangkan hibah tahap awal digunakan untuk mengurangi risiko sebelum mencari investasi lebih besar. Dalam skema pembagian hasil, sebanyak 74 persen pendapatan dialokasikan kepada petani, 6 persen kepada lembaga lokal, dan 20 persen kepada perusahaan.

Analisis singkat, upaya menyiapkan proyek bioekonomi yang bankable menjadi pekerjaan rumah bersama karena tanpa proyek yang layak, dana investor berpotensi hanya menumpuk tanpa tersalurkan ke pelaku usaha. Bagi masyarakat, terutama petani dan usaha kecil menengah, perbaikan skema pembiayaan ini berpeluang membuka akses modal yang selama ini sulit dijangkau, sekaligus mendorong praktik usaha yang lebih terukur dan berkelanjutan.