Survei Unhas Ungkap Warga Indonesia Timur Kini Lebih Percaya Medsos Ketimbang DPR untuk Suarakan Aspirasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Opini Publik, Demokrasi dan Pembangunan LPPM Universitas Hasanuddin baru saja merilis hasil survei yang cukup mengejutkan. Ternyata, masyarakat di Kawasan Timur Indonesia kini lebih memilih media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka dibandingkan lembaga formal seperti DPR atau DPD.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 34,39 persen warga KTI menjadikan media sosial sebagai pilihan utama untuk menyalurkan aspirasi agar didengar oleh para pengambil kebijakan di pusat. Pilihan kedua jatuh pada perguruan tinggi dengan persentase 33,67 persen. Sementara itu, DPR RI dan DPD RI justru menempati posisi ketiga dan keempat dengan perolehan masing-masing sekitar 20 persen dan 10,94 persen.

Kepala Pusat Litbang LPPM Unhas, Prof Imam Mujahidin Fahmi, dalam keterangannya di Makassar, Kamis, menjelaskan bahwa temuan ini mencerminkan semakin besarnya pemanfaatan ruang digital sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia pun berharap perguruan tinggi dapat berperan sebagai lembaga independen yang mampu menghimpun, mengkaji, serta menyampaikan aspirasi publik melalui pendekatan ilmiah.

Menurut Prof Imam, masyarakat berharap Unhas bersama perguruan tinggi lainnya dapat menjadi jembatan agar berbagai persoalan di daerah tidak hanya menjadi perhatian lokal, tetapi juga mendapat perhatian dan respons dari pemerintah pusat. Survei ini sendiri melibatkan 900 responden yang tersebar di seluruh KTI, meliputi Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Bali, Maluku, dan Papua.

Sampel terbesar berasal dari Sulawesi Selatan sebanyak 16 persen, disusul Nusa Tenggara Timur 10 persen, NTB dan Kalimantan Barat masing-masing 9,4 persen, Kaltim dan Kalsel 7 persen, Sulawesi Tengah 5,5 persen, Sulawesi Tenggara 5 persen, hingga yang paling kecil adalah Kalimantan Utara 1,1 persen. Seluruh data dikumpulkan melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner terstruktur pada 23 September hingga 9 Oktober, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 3,4 sampai 3,7 persen.

Temuan ini memberikan gambaran penting bagi para pemangku kebijakan. Masyarakat KTI tampaknya semakin menjauh dari jalur formal dan beralih ke platform digital yang dianggap lebih cepat dan efektif untuk menyuarakan keluhan maupun harapan mereka. Perguruan tinggi pun diharapkan mampu mengambil peran strategis sebagai penghubung antara kepentingan daerah dan pemerintah pusat, sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti di ruang digital semata.