Pakar Hukum Ingatkan Sanksi Pidana Tak Cukup untuk Korporasi Tersangka Karhutla

Jakarta - Penegakan hukum terhadap korporasi yang menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dinilai tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana. Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengingatkan pemerintah agar perusahaan yang terjerat kasus tersebut juga dimintai tanggung jawabnya untuk memulihkan korban dan lingkungan yang terdampak.

Menurut Fickar, karhutla bukan sekadar perusakan lingkungan. Asap yang ditimbulkan dari peristiwa itu telah menyebabkan pencemaran yang berpotensi membuat masyarakat terserang penyakit pernapasan. Karena itu, ia menegaskan bahwa perusahaan yang telah dijadikan tersangka harus turut bertanggung jawab dalam pemulihan korban.

Fickar menjelaskan, pemulihan yang dimaksud tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman api. Tanggung jawab itu harus mencakup aspek kesehatan medis, psikologis, sosial, ekonomi, hingga pemulihan ekosistem. Dengan begitu, menurutnya, terdapat keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh korporasi dari pembakaran hutan dan lahan dengan tanggung jawab hukum serta pemulihan yang harus dijalankan.

Ia juga menyoroti sifat asap karhutla yang dapat melewati batas negara dan sulit dikendalikan, seperti yang terjadi belakangan ini. Karena itu, menurut Fickar, menuntut dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan secara pidana saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan pencemaran yang ditimbulkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Fickar di Jakarta, Kamis, merespons langkah kepolisian yang telah menetapkan sejumlah korporasi sebagai tersangka kasus karhutla.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka karhutla. Tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA. Hal itu disampaikan Kapolri usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam.

Ketika ditanya mengenai identitas perusahaan yang terjerat kasus tersebut, Suyudi belum bersedia menyampaikannya secara rinci. Ia menegaskan tidak ada tantangan berarti dalam penyelidikan yang masih berlangsung dan menyatakan bahwa penjelasan lebih lanjut akan diberikan kemudian.

Sebelum penetapan tersangka korporasi, Kapolri telah mengumumkan bahwa Bareskrim Polri meningkatkan 98 laporan polisi mengenai korporasi terkait karhutla ke tingkat penyidikan. Dalam pernyataan pada Senin, ia menjelaskan penyidik masih mengumpulkan alat bukti sebelum menetapkan tersangka dalam kasus-kasus tersebut. Suyudi menyebut penetapan tersangka ditargetkan dilakukan dalam waktu dekat setelah proses pengumpulan alat bukti memenuhi kebutuhan penyidikan.

Langkah penegakan hukum ini menjadi sorotan karena karhutla berdampak luas bagi masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan akibat asap hingga kerusakan ekosistem. Penetapan tersangka terhadap korporasi dinilai menjadi sinyal bahwa negara serius menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab. Namun, para pakar mengingatkan bahwa proses hukum harus diikuti dengan kewajiban pemulihan yang konkret, sehingga dampak buruk karhutla tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat dan lingkungan.