Dua Anak Menteri Haji Mundur dari Jabatan Tenaga Ahli Usai Polemik Publik

Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah mengonfirmasi bahwa dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, yakni Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, telah mengundurkan diri dari posisi mereka sebagai tenaga ahli di kementerian tersebut. Pengunduran diri ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa.

Menurut Dahnil, keputusan tersebut diambil setelah muncul pro dan kontra di ruang publik terkait penunjukan kedua putra menteri sebagai tenaga ahli. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan keduanya bermula ketika Badan Penyelenggara Haji baru dibentuk dan membutuhkan bantuan untuk menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Pada masa itu, badan tersebut hanya dipimpin oleh dua orang, yaitu kepala dan wakil kepala, sehingga sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu pekerjaan sejak awal.

Dahnil menuturkan bahwa saat itu tidak ada orang yang bersedia membantu secara sukarela dalam pembentukan Badan Penyelenggara Haji, sehingga anak-anak Menteri Haji pun ikut membantu sejak awal. Bahkan, kedua putra menteri tersebut tidak menerima bayaran pada masa-masa awal membantu pembentukan badan tersebut. Namun, seiring munculnya polemik di tengah masyarakat, keduanya akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatan tenaga ahli.

Posisi tenaga ahli yang ditinggalkan oleh kedua orang tersebut nantinya akan diisi oleh pihak lain, dan penentuan penggantinya menjadi kewenangan Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf. Dahnil menegaskan bahwa keputusan pengunduran diri ini merupakan bagian dari komitmen pimpinan kementerian untuk menjaga integritas dan memastikan penyelenggaraan tugas pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip etika. Ia menekankan bahwa Kementerian Haji dan Umrah harus bebas dari praktik-praktik yang tidak beretika, manipulatif, koruptif, maupun perilaku mafia.

Pengunduran diri ini menjadi sorotan karena menyangkut posisi strategis di lingkungan kementerian yang baru dibentuk. Langkah mundur kedua putra menteri dinilai sebagai upaya menjaga kepercayaan publik dan menghindari konflik kepentingan, sekaligus menegaskan bahwa tata kelola haji harus bersih dari penyimpangan. Masyarakat kini menantikan siapa yang akan mengisi posisi tenaga ahli tersebut serta bagaimana kementerian memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan akuntabel ke depannya.