Menkomdigi: Anak Muda Jadi Penentu Arah Masa Depan AI Indonesia

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa generasi muda memegang peran krusial dalam menentukan arah pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI di Indonesia. Menurutnya, teknologi ini harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus membentuk anak muda menjadi pribadi yang berpikir kritis, berani berinovasi, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Meutya menekankan bahwa manusia harus tetap menjadi pengendali utama di balik kecanggihan AI. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, ia menyatakan bahwa ada sejumlah hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin, seperti empati dan yang paling utama adalah rasa cinta Tanah Air, karena AI tidak memiliki Tanah Air.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam acara Indonesia Youth Summit 2026 di Jakarta, Jumat (30/10). Ia memaparkan bahwa Indonesia memiliki modal besar dalam ekonomi digital, dengan sekitar 260 juta pengguna internet dan kontribusi mencapai 30 persen dari total ekonomi digital ASEAN. Namun, tingginya adopsi teknologi harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kapasitas inovasi, dan perlindungan masyarakat.

Meutya menegaskan bahwa transformasi digital harus berjalan melalui tiga agenda yang saling melengkapi, yakni terhubung, bertumbuh, dan terjaga. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun tidak layak dikejar jika nilai-nilai kemanusiaan hilang, anak-anak terpapar pornografi dan judi online, serta bangsa malah terpecah belah. Menurutnya, tidak ada pertumbuhan ekonomi yang layak dikejar jika nilai kemanusiaan diterabas oleh mesin-mesin teknologi.

Perkembangan AI juga mengubah lanskap kebutuhan tenaga kerja. Dalam data proyeksi tahun 2030 yang dipaparkan Meutya, sebanyak 92 juta pekerjaan diperkirakan tergantikan, sementara 170 juta pekerjaan baru akan muncul. Perubahan ini menuntut generasi muda menguasai keterampilan yang relevan, terutama di bidang teknologi dan kemampuan berkolaborasi dengan AI. Sebanyak 62 persen perusahaan mencari tenaga kerja yang mampu bekerja dengan AI, sedangkan 77 persen melakukan peningkatan dan pengembangan keterampilan pekerja.

Untuk menyiapkan talenta digital, pemerintah mendorong penguatan pendidikan sains dan teknologi, riset, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, bisnis rintisan, dan investor. Melalui Garuda Spark Innovation Hub, pemerintah telah mengembangkan 10 Innovation Hub yang menjangkau 15.700 talenta, membina 80 startup, serta mencatat investasi langsung sebesar Rp429,5 miliar. Meutya menegaskan perlunya fondasi yang saling melengkapi, mulai dari infrastruktur digital dan komputasi yang memadai, tata kelola dan ketersediaan data yang berkualitas, pengembangan talenta, riset, dan inovasi, hingga akses pembiayaan dan pasar.

Selain pengembangan ekosistem, pemerintah juga memperkuat tata kelola AI melalui pengajuan Peraturan Presiden tentang Etika AI dan Peta Jalan AI. Regulasi ini diperlukan untuk memastikan inovasi berkembang secara aman dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko teknologi yang semakin cepat berkembang. Menurut Meutya, ada tiga kemampuan utama yang harus dimiliki generasi muda untuk menjadi pencipta dampak melalui AI, yakni berpikir kritis dan berani bertanya, berani menciptakan inovasi, serta bertanggung jawab. Kemudahan teknologi tidak boleh membuat anak muda hanya menjadi pengguna, tetapi harus mendorong lahirnya karya dan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan AI dinilai juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai daerah. Contohnya, penggunaan AI dan Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lumbung padi di Sragen, membantu petambak ikan nila di Sukabumi menghemat listrik, serta mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam membaca data pelanggan. Meutya juga menekankan bahwa pengembangan AI harus didukung dengan data beragam agar tidak bias dan mampu merepresentasikan kebutuhan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, AI baru bisa dipertanggungjawabkan ketika mengoleksi data yang beragam. Selama belum, teknologi tersebut cenderung menyenangkan penggunanya saja dan memberi validasi, bukan informasi, padahal yang diperlukan untuk produktivitas adalah informasi yang akurat.

Analisis singkat dampaknya bagi masyarakat menunjukkan bahwa arahan pemerintah ini menempatkan generasi muda sebagai garda terdepan dalam pengadopsian AI yang etis dan produktif. Dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan perlindungan nilai kemanusiaan, kebijakan ini berpotensi mendorong lahirnya inovasi lokal yang relevan, sekaligus menjadi pengingat bahwa kesiapan talenta dan tata kelola data yang beragam menjadi kunci agar AI benar-benar memberi manfaat merata, bukan justru memperlebar ketimpangan atau mengancam lapangan kerja tanpa bekal keterampilan yang memadai.