Geger Perbatasan Sabah-Kaltara, Kabinet Malaysia Beri Klarifikasi Tegas: Bantah Klaim Tukar Guling Lahan!

Isu perbatasan antara Sabah, Malaysia, dengan Kalimantan Utara (Kaltara), Indonesia, kembali menjadi sorotan dan bahkan dibahas dalam sidang kabinet Malaysia di Putrajaya pada Jumat (29/12). Pembahasan ini dipicu oleh pemberitaan yang ramai di sejumlah media, termasuk dari negara tetangga, yang mengklaim tiga desa di wilayah Indonesia kini sebagian telah masuk ke wilayah Malaysia. Pemerintah Malaysia langsung bertindak cepat untuk meluruskan informasi yang beredar.

Juru bicara pemerintah Malaysia, Fahmi Fadzil, yang juga menjabat Menteri Komunikasi, menegaskan bahwa persoalan perbatasan ini adalah proses yang telah berlangsung lama melalui dialog intensif antara kedua negara. Lebih lanjut, ia mengklarifikasi bahwa kabar yang menyebut Malaysia memberikan 5.207 hektare lahan kepada Indonesia sebagai kompensasi atas masuknya tiga desa di Nunukan sebagai bagian dari Malaysia, adalah **tidak benar**. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) Malaysia melalui menterinya, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup, menegaskan bahwa perundingan penandaan dan pengukuran area perbatasan yang masih bermasalah (Outstanding Boundary Problem/OBP) dilakukan secara harmonis, tanpa didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, apalagi perhitungan untung-rugi.

Proses finalisasi pengukuran perbatasan darat ini, yang telah melalui perundingan teknis komprehensif selama lebih dari 45 tahun, akan ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 18 Februari 2025. Komitmen untuk mempercepat penyelesaian isu perbatasan darat di sektor Sabah-Kaltara sendiri telah disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023 lalu. Ramainya perbincangan publik di kedua negara ini mendorong Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) untuk menyerukan agar media menyajikan narasi yang akurat dan berimbang. Hal ini penting demi menghindari kesalahpahaman publik serta mencegah spekulasi negatif yang berpotensi mengganggu hubungan baik dan stabilitas masyarakat di perbatasan, mengingat vitalnya kejelasan tapal batas bagi kedaulatan dan kepastian hidup warga.