Pemerintah Resmi Terbitkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Masyarakat Bisa Akses Dokumennya Secara Bebas

Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen regulasi tersebut kini dapat diakses dan diunduh secara bebas oleh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa ketersediaan dokumen ini merupakan hak yang dibutuhkan publik, terutama bagi pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja. Menurutnya, akses terbuka terhadap regulasi ini penting agar seluruh pihak dapat mengetahui secara langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.

Yassierli menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya ingin masyarakat mengetahui keberadaan undang-undang tersebut, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Ia menjelaskan bahwa pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan. Hal ini dinilai penting untuk membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Undang-undang ini terdiri atas 313 pasal dan 23 bab. Cakupan pengaturannya meliputi ketentuan umum, landasan, asas, dan tujuan, kesempatan serta perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, serta penggunaan tenaga kerja asing.

Selain itu, regulasi ini juga mengatur hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, hingga ketentuan penutup.

Menteri Ketenagakerjaan menekankan bahwa pemahaman terhadap undang-undang ini harus diikuti dengan pelaksanaan nyata oleh seluruh pemangku kepentingan. Ia menyatakan bahwa melalui regulasi ini, pemerintah ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja. Cakupan tersebut mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat berada dalam hubungan kerja, hingga masa purna kerja.

Adapun Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pemerintah juga memastikan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru ini. Masyarakat yang ingin mengetahui hak, kewajiban, dan pelindungan yang diatur dapat membaca serta mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Terbitnya undang-undang ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya para pekerja dan pencari kerja yang kini memiliki payung hukum lebih jelas dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Akses terbuka terhadap dokumen regulasi juga mendorong transparansi dan literasi hukum di kalangan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi sengketa hubungan industrial di masa mendatang. Bagi dunia usaha, kepastian hukum ini menjadi acuan dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang adil, sekaligus menuntut penyesuaian internal agar seluruh praktik perusahaan selaras dengan ketentuan baru yang berlaku.