KPK Periksa Ketua Umum GRIB Jaya, Dalami Asal Usul Uang Rp800 Juta di Kasus ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggenjot penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada Rabu, 11 November 2026, penyidik lembaga antirasuah tersebut memeriksa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa HRM diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta. Menurutnya, saksi telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan. Budi menegaskan bahwa keterangan HRM dibutuhkan penyidik untuk mengungkap kasus ATR/BPN secara terang benderang.

Pemeriksaan ini menjadi sorotan karena HRM melalui kuasa hukumnya pada 15 Oktober 2026 telah mengembalikan uang sebesar Rp800 juta yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Budi menyebut bahwa sebelumnya yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan uang itu kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, HRM mengaku akan memberikan keterangan kepada penyidik terkait persoalan tanah Summarecon. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya hari ini untuk memenuhi panggilan guna menjelaskan asal usul uang tersebut. Menurut HRM, dirinya datang untuk menjelaskan dari mana sebenarnya uang itu berasal.

Pemeriksaan HRM melengkapi rangkaian upaya KPK dalam mengusut kasus ini. Sehari sebelumnya, Selasa, 10 November 2026, KPK memanggil delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan seorang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk diperiksa sebagai saksi. Mereka antara lain RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember, serta BK selaku mantan Kakantah Kabupaten Bogor I yang saat ini menjabat sebagai Kakanwil BPN Kalimantan Selatan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kedelapan tersangka tersebut adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon. Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN NW.

Setelah penetapan tersangka, KPK gencar melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, ruangan Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta ruangan direktorat terkait. Keesokan harinya, KPK menggeledah kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Pada 21 September 2026, KPK menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Penggeledahan berlanjut dua hari kemudian di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Pada 24 September 2026, KPK menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk. Terakhir, pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Rangkaian pemeriksaan saksi dan penggeledahan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam membongkar praktik korupsi di sektor pertanahan. Dampaknya bagi masyarakat sangat signifikan, mengingat kasus ini menyangkut pengurusan hak guna bangunan yang seharusnya menjadi ranah pelayanan publik. Pengembalian uang Rp800 juta oleh HRM dan pemeriksaan sejumlah pejabat pertanahan daerah mengindikasikan bahwa praktik suap dalam pengurusan perizinan tanah diduga melibatkan jaringan yang cukup luas, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga hingga kantor-kantor wilayah. Masyarakat berharap pengusutan tuntas kasus ini dapat mendorong perbaikan tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan bebas dari pungutan liar, sehingga hak atas tanah bagi warga dapat dipenuhi secara adil dan sesuai hukum.