Kemenpar Gaet 38 Kementerian dan Lembaga Susun Peta Jalan Pariwisata Nasional 2027-2045

Kementerian Pariwisata resmi memulai langkah besar dalam perencanaan pembangunan pariwisata nasional dengan melibatkan 38 kementerian dan lembaga dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional atau RIPPARNAS untuk periode 2027 hingga 2045. Langkah ini diambil sebagai upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang terarah, terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut ditandai melalui kegiatan kick-off penyusunan RIPPARNAS yang digelar di Jakarta pada Selasa, 10 November, dengan tujuan memastikan sektor pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Pariwisata Bayu Aji menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor multisektor yang membutuhkan dukungan dan keterpaduan dari berbagai bidang pembangunan. Menurutnya, penyusunan RIPPARNAS memerlukan kontribusi, sinergi, dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat saling mendukung. Bayu menjelaskan bahwa RIPPARNAS memiliki peran strategis sebagai landasan dan pedoman pembangunan kepariwisataan nasional bagi pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, hingga pengelola destinasi. Dokumen perencanaan jangka panjang ini diharapkan memastikan pembangunan pariwisata berlangsung secara terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Lebih lanjut, Bayu menilai pembangunan kepariwisataan berkaitan erat dengan berbagai sektor, mulai dari pengembangan destinasi, infrastruktur dan konektivitas, transportasi, lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, investasi, pemberdayaan masyarakat, hingga ekonomi kreatif. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya keselarasan RIPPARNAS dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dengan demikian, rencana ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan di wilayah masing-masing.

Bayu menyampaikan bahwa RIPPARNAS sangat dinantikan oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam merencanakan pembangunan kepariwisataan. Ia berharap dokumen ini nantinya dapat menjadi arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini M. Paham menambahkan bahwa melalui kegiatan kick-off meeting, pihaknya mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan penyusunan RIPPARNAS, termasuk memberikan masukan serta menyelaraskan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Martini menuturkan bahwa kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pembangunan kepariwisataan nasional yang berkualitas, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Langkah penyusunan RIPPARNAS 2027-2045 ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat luas. Dengan adanya perencanaan yang terpadu dan melibatkan puluhan kementerian dan lembaga, pembangunan pariwisata diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dengan sektor lain seperti infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan ekonomi kreatif. Bagi masyarakat daerah, kehadiran dokumen ini menjadi panduan yang lebih jelas dalam mengembangkan potensi wisata lokal secara terencana, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata. Selain itu, penekanan pada prinsip berkelanjutan dan inklusif menjadi sinyal positif bahwa pembangunan pariwisata ke depan tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan pelibatan masyarakat setempat. Dengan fondasi perencanaan jangka panjang yang kuat, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional hingga dua dekade mendatang.