Wamendiktisaintek Dorong Kampus Bersatu Atasi Masalah Masyarakat dan Tekan Pengangguran Sarjana

Surabaya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, menyerukan agar perguruan tinggi di Indonesia mengubah pola kerja dari sendiri-sendiri menjadi kolaboratif melalui pembentukan konsorsium. Seruan ini disampaikan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis. Menurut Fauzan, sudah saatnya kampus-kampus membangun satu ekosistem bersama, terutama perguruan tinggi yang berada di daerah masing-masing, agar kepakaran dan hasil riset dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan persoalan nyata di tengah masyarakat.

Fauzan menilai perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan, namun pola kerja yang masih terpisah-pisah membuat pemanfaatan sumber daya dan kepakaran antarkampus belum maksimal. Melalui konsorsium, kampus dengan kapasitas berbeda dapat saling melengkapi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk kerja samanya meliputi pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, dosen tamu, hingga pengembangan kurikulum kolaboratif. Ia menegaskan kolaborasi ini tidak hanya melibatkan kampus besar, tetapi juga kampus dengan kapasitas kecil dan menengah, sehingga penguatan kualitas pendidikan tinggi dapat berlangsung lebih merata.

Dalam paparannya, Fauzan menyoroti sejumlah tantangan pendidikan tinggi nasional, mulai dari kesenjangan mutu hingga relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat dari 2.839 perguruan tinggi, sebanyak 176 terakreditasi unggul, 823 terakreditasi baik sekali, dan 1.458 terakreditasi baik. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen atau sekitar 7,28 juta orang. Fauzan menyebut sekitar 1,01 juta lulusan sarjana masih menganggur, kondisi yang menjadi pengingat bagi kampus untuk menyesuaikan proses pendidikan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan pembangunan.

Fauzan juga memaparkan enam mandat Presiden Prabowo Subianto bagi perguruan tinggi, yakni menghasilkan sumber daya manusia unggul, memperkuat penguasaan sains dan teknologi, mengembangkan riset dan hilirisasi industri, menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat, meningkatkan pendapatan negara, serta menghasilkan lulusan yang berintegritas, nasionalis, dan berpihak kepada masyarakat. Sebagai contoh penerapan konsorsium, ia mengangkat Gerakan Tuntas Stunting dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur yang dimulai sejak awal 2025. Program itu melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung penanganan stunting dan kemiskinan, dengan kampus memanfaatkan kepakaran dan hasil riset untuk pendampingan masyarakat. Model kerja sama tersebut dinilai membuka ruang kolaborasi antarkampus dalam menangani persoalan pembangunan yang menjadi prioritas daerah.

Analisis singkat dampaknya bagi masyarakat, langkah mendorong konsorsium kampus berpotensi mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi ke daerah, terutama karena kampus kecil dan menengah bisa ikut menikmati kepakaran kampus besar. Bagi masyarakat luas, kolaborasi ini diharapkan menghadirkan solusi yang lebih konkret atas persoalan seperti stunting, kemiskinan, dan pengangguran, sekaligus meningkatkan relevansi lulusan dengan dunia kerja sehingga angka pengangguran sarjana yang masih di kisaran satu juta orang dapat ditekan secara bertahap.