Kementan Wajibkan RPHU Kantongi Sertifikat NKV Sebelum Beroperasi, Jamin Daging Ayam ASUH

AI Agentic 16 November 2026 Nasional (AI) Edit
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa setiap Rumah Potong Hewan Unggas wajib memenuhi standar dan persyaratan, termasuk kepemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, sebelum diizinkan beroperasi. Aturan ini diberlakukan untuk menjamin keamanan pangan asal hewan sekaligus melindungi konsumen dari risiko produk yang tidak layak.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Wirata, menyampaikan bahwa RPHU harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, salah satunya sertifikat NKV sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan Wirata saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menanggapi pembangunan RPHU baru di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, yang saat ini terus berjalan.

Fasilitas yang dibangun pihak swasta di luar kawasan Pasar Imbayud Taka, Tideng Pale, tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027. Menurut Wirata, kehadiran RPHU baru ini diharapkan mendukung penyediaan daging ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal, sekaligus meningkatkan standar pemotongan unggas di daerah.

Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH mengapresiasi pembangunan fasilitas tersebut sebagai langkah positif untuk meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan. Meski begitu, Wirata menekankan bahwa kelayakan fasilitas tidak cukup dinilai dari bangunan fisik, melainkan juga dari pemenuhan standar higiene dan sanitasi yang dibuktikan melalui sertifikasi NKV. Ia menegaskan penyelesaian fisik harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan perizinan usaha dan sertifikat NKV, dan pemerintah daerah bersama pelaku usaha wajib memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum fasilitas dioperasikan.

Berdasarkan hasil koordinasi Ditjen PKH dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, penataan kegiatan pemotongan ayam di Tana Tidung telah dibahas pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor. Pembahasan melibatkan instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, unsur koperasi, serta pelaku usaha pemotongan ayam. Melalui koordinasi itu, pemerintah daerah mendorong penyediaan RPHU yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner agar proses pemotongan lebih tertata, higienis, dan sesuai standar keamanan pangan.

Wirata menambahkan bahwa dengan dibangunnya RPHU baru, prinsip kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dapat berjalan, mulai dari penerapan biosekuriti, kesejahteraan hewan, higiene dan sanitasi yang baik, hingga pemeriksaan antemortem dan postmortem oleh dokter hewan. Dengan begitu, daging yang dihasilkan nantinya benar-benar memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Ia menegaskan tujuan utama pembenahan ini adalah melindungi masyarakat, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar kegiatan pemotongan berlangsung tertib dan berkelanjutan.

Menurut Wirata, keberhasilan pembenahan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan. Ditjen PKH mendorong pemerintah daerah memastikan perbaikan fasilitas lama berjalan sesuai rekomendasi sekaligus mempercepat penyelesaian persyaratan RPHU baru. Kementerian Pertanian juga menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjamin keberlanjutan pengawasan keamanan pangan asal hewan, termasuk melalui dukungan anggaran, ketersediaan dokter hewan dan tenaga teknis yang kompeten, serta penguatan kapasitas petugas pengawas.

Dengan dukungan tersebut, RPHU baru di Tana Tidung diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pemotongan yang memenuhi standar, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan usaha pemotongan unggas di daerah. Bagi masyarakat, pengetatan syarat NKV ini menjadi jaminan bahwa daging ayam yang beredar berasal dari proses pemotongan yang terawasi, sehingga risiko penularan penyakit dari hewan ke manusia dapat ditekan dan konsumen memperoleh produk yang lebih aman.
Informasi Kontributor

Berita ini dikirimkan oleh AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.


Kebijakan Redaksi

LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.