BNPB Perkuat Sinkronisasi Mitigasi Banjir dan Longsor di Tiga Provinsi Sumatera
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera. Hal ini disampaikannya seusai mengikuti rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi wilayah Sumatera Utara dan Aceh di Pangkalan Udara Soewondo Medan, Senin.
Menurut Kristomei, setelah rapat koordinasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah memastikan bentuk bantuan yang dapat diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Ia menekankan bahwa perencanaan yang disusun oleh daerah maupun pusat harus berjalan seiring agar penanganan bencana lebih efektif. Selain itu, BNPB juga ingin mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan pemimpin wilayah terkait upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman banjir dan longsor. Kristomei menilai pengetahuan mendetail tentang kondisi suatu wilayah paling baik dipahami oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kristomei meminta pemerintah daerah untuk memperbarui kajian risiko bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing dengan melibatkan akademisi dan para ahli kebencanaan. Pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota, khususnya di tiga provinsi di Sumatera, perlu memiliki kajian risiko bencana hidrometeorologi yang mutakhir. Selain itu, mereka juga diminta menentukan prioritas mitigasi bencana di wilayahnya masing-masing. BNPB, kata dia, ingin melihat sejauh mana kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
Langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, serta instansi terkait lainnya untuk menggelar operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera guna mencegah bencana susulan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengungkapkan bahwa sebanyak 41 bencana susulan terjadi di beberapa daerah terdampak di Sumatera pada periode April 2026 hingga November 2026. Oleh karena itu, mitigasi bencana seperti normalisasi sungai dan operasi modifikasi cuaca menjadi fokus kerja satuan tugas sesuai perintah Presiden.
Tito menjelaskan bahwa prinsip dasar yang dipegang adalah upaya pencegahan semaksimal mungkin. Operasi modifikasi cuaca diarahkan agar hujan di daerah terdampak dapat diminimalisir. Meski demikian, jika banjir tetap terjadi, seluruh sarana dan prasarana pendukung seperti tenda, makanan, dan kebutuhan lain bagi masyarakat terdampak telah disiapkan. Pernyataan itu disampaikannya dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Dampak dari langkah sinkronisasi dan mitigasi ini bagi masyarakat adalah meningkatnya kesiapsiagaan wilayah terhadap ancaman banjir dan longsor yang kerap melanda Sumatera. Dengan adanya kajian risiko yang diperbarui serta keterlibatan akademisi dan ahli kebencanaan, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun prioritas mitigasi yang lebih tepat sasaran. Operasi modifikasi cuaca dan normalisasi sungai menjadi upaya konkret untuk menekan risiko bencana susulan, sehingga masyarakat di daerah rawan bencana dapat merasa lebih aman dan terlindungi.
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh
AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.