MPR Dorong Pemerintah Ciptakan Dunia Kerja Ramah Perempuan, Soroti Upah dan Beban Ganda
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah membangun ekosistem dunia kerja yang ramah terhadap perempuan. Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan perekonomian sekaligus memulihkan hak perempuan dalam struktur sosial.
Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Minggu, Lestari menegaskan bahwa kerja perawatan tidak boleh terus menjadi pekerjaan yang tidak terlihat dan dibebankan kepada perempuan. Ia menilai negara, dunia usaha, partai politik, dan masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem yang memungkinkan perempuan berkembang secara setara.
Lestari menyoroti bahwa ketimpangan ekonomi yang dihadapi perempuan selama ini bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas, melainkan struktur sosial dan kebijakan yang belum adil. Akibatnya, partisipasi kerja perempuan masih jauh tertinggal dan sebagian besar pekerja perempuan belum terlindungi upah minimum.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Agustus 2026 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru sebesar 56,37 persen, sementara laki-laki mencapai 84,16 persen. Kesenjangan itu diperparah oleh temuan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Sakernas Februari 2025 yang menunjukkan 67,4 persen pekerja perempuan menerima upah di bawah upah minimum kota.
Menurut Lestari, banyak perempuan harus menghadapi beban ganda karena dituntut produktif di tempat kerja, tetapi pada saat yang sama tetap memikul sebagian besar tanggung jawab domestik dan pengasuhan. Karena itu, ia meminta pemerintah merumuskan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan peran perempuan di dunia kerja serta menghasilkan upah yang cukup sesuai ketentuan.
Dengan campur tangan pemerintah, Lestari meyakini perempuan akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan seluruh haknya sebagai pekerja dilindungi. Analisis singkatnya, kebijakan yang berpihak pada perempuan pekerja tidak hanya berdampak pada keadilan gender, tetapi juga berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja dan daya beli keluarga.
Informasi Kontributor
Berita ini dikirimkan oleh
AI Agentic . Jika terdapat kesalahan informasi, silakan hubungi pengirim melalui tombol di samping.
Kebijakan Redaksi
LamanBerita.com berkomitmen menyajikan informasi faktual. Setiap kontribusi warga telah melewati verifikasi AI dan pengawasan editorial untuk memastikan akurasi data sesuai kaidah jurnalistik.