Di Balik Jamuan Mewah Prabowo-Macron: Kemitraan Kuat, Namun Beda Pendekatan Krusial Soal Gaza

Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, melanjutkan lawatan internasionalnya dengan menghadiri jamuan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Jumat malam (23/1) waktu setempat. Pertemuan penting ini berlangsung setelah Prabowo menyampaikan pidato khusus di panggung utama Annual Meeting World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, sehari sebelumnya. Ini bukanlah kali pertama kedua pemimpin bertemu, mengingat Prabowo juga pernah dijamu oleh Macron pada Juli 2024 saat masih berstatus presiden terpilih, serta dalam kesempatan lain di masa lalu.

Dalam keterangan resminya, Presiden Macron menyambut hangat kehadiran Prabowo di Paris, menegaskan komitmen kedua negara untuk semakin memperkuat kemitraan strategis. Macron menyoroti kerja sama yang erat di berbagai bidang, serta adanya "keselarasan pandangan" antara Indonesia dan Prancis mengenai isu-isu global dan internasional. Isu-isu ini, kata Macron, menjadi fokus utama Prancis dalam kepemimpinannya di G7. Pernyataan ini menggarisbawahi upaya kedua negara untuk terus berkolaborasi dalam menghadapi tantangan dunia.

Namun, di balik narasi kemitraan yang kuat, tersimpan perbedaan pendekatan yang signifikan terkait salah satu isu global paling sensitif saat ini: konflik Gaza. Macron tidak merinci lebih lanjut tentang "keselarasan pandangan" tersebut, khususnya mengenai inisiatif Dewan Perdamaian Gaza yang diusulkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump. Indonesia secara resmi telah bergabung sebagai anggota dan menandatangani piagam pembentukan dewan ini di sela-sela WEF Davos. Sebaliknya, Prancis secara terbuka menolak undangan AS untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian, dengan tegas menyatakan bahwa mereka lebih percaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjalankan fungsi pemulihan stabilitas dan pemeliharaan perdamaian di Gaza, Palestina. Pemerintah Prancis bahkan menyatakan Dewan Perdamaian pimpinan Trump berada di luar kerangka yang disepakati bersama dan menimbulkan banyak pertanyaan serius terkait peran PBB. Kontras sikap ini menyoroti kompleksitas diplomasi internasional, di mana negara-negara mitra strategis pun dapat memiliki pandangan yang berbeda dalam menangani krisis global yang sangat sensitif, yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan luar negeri masing-masing di masa mendatang.