Pertemuan Hangat Macron dan Prabowo di Élysée, Namun Gaza Jadi Sorotan di Balik Kemitraan Strategis

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan sekaligus jamuan makan malam di Istana Élysée, Paris, pada Jumat (23/1) malam waktu setempat. Pertemuan ini berlangsung setelah Presiden Prabowo menuntaskan pidato khusus di panggung Annual Meeting World Economic Forum di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1). Kunjungan ini menandai bukan kali pertama Prabowo dijamu oleh Macron, mengingat keduanya pernah bertemu pada tahun 2025, serta pada Juli 2024 saat Prabowo masih berstatus presiden terpilih.

Dalam siaran resminya, Presiden Macron menyambut hangat kehadiran pemimpin Indonesia tersebut di Paris, menyatakan fokus pertemuan mereka adalah untuk "semakin memperkuat kemitraan strategis yang menghubungkan Indonesia dan Prancis di berbagai bidang". Macron juga menyinggung adanya "keselarasan pandangan" terkait isu-isu global dan internasional yang menjadi agenda kepresidenan Prancis di G7. Namun, detail mengenai keselarasan pandangan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut, terutama terkait pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.

Perbedaan sikap antara kedua negara pun mencuat terkait isu Gaza. Indonesia diketahui secara resmi bergabung sebagai anggota dan penandatangan piagam pembentukan Dewan Perdamaian tersebut, dalam acara yang berlangsung di sela-sela World Economic Forum di Davos. Sementara itu, Presiden Macron secara terbuka menyatakan penolakan Prancis atas undangan AS untuk bergabung. Pemerintah Prancis menegaskan bahwa mereka masih lebih mempercayai lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memulihkan stabilitas dan memelihara perdamaian di Gaza, Palestina. Prancis memandang inisiatif Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump berada di luar kerangka yang disepakati bersama mengenai pemulihan Gaza dan menimbulkan banyak pertanyaan serius, khususnya terkait keberadaan dan prinsip-prinsip PBB sebagai lembaga dunia yang diakui dalam penanganan konflik. Hal ini menggarisbawahi adanya dua pendekatan berbeda dalam upaya penyelesaian konflik global, yakni melalui institusi yang sudah mapan seperti PBB atau melalui inisiatif baru.